SUARA KAMI - Kendati masih belum jelas detil-detilnya, tetapi informasi yang disampaikan oleh Pramono Anung (PA) tentang tercapainya kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perlu diapresiasi dan didukung agar terwujud segera. PA menyatakan bahwa "perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar."
Pentolan PDIP dan mantan Wakil Ketua DPR RI itu tidak menyebut apa yang dimaksud penyelesaian saling menghormati itu, namun saya kira tidak akan jauh dari masalah distribusi posisi kepemimpinan alat kelengkapan DPR yang menjadi salah satu sebab utama munculnya DPR tandingan yang dibentuk KIH.
Seperti yang beberapa kali saya kemukakan, jalan pedang atau hard power untuk menyelesaikan dualisme di DPR tidak akan efektif dan semakin lama hanya akan membuat kinerja Parlemen dan Pemerintah tertunda serta berpotensi memicu krisis politik. (Baca Juga: DPR TANDINGAN KUBU KIH DAN POTENSI KRISIS POLITIK). Pendekatan PA dkk adalah yang paling tepat, dan karena PA tidak termasuk figur yang menjadi pimpinan DPR tandingan, memungkinkan dirinya lebih fleksibel. Jika benar bahwa KIH akan mendapatkan posisi-posisi pimpinan dalam AKD DPR-RI, maka hal itu jelas akan bisa meredam ketegangan. Bagi pemerintah Jokowi, hal ini juga berarti menghindari kemacetan relasi dengan DPR yg sejatinya tidak perlu. (Baca Juga: PRESIDEN JOKOWI DAN RESOLUSI KONFLIK KMP VS KIH DI DPR)
Sambil menunggu realisasi kabar gembira dari PA itu, publik juga perlu ikut mendorong agar DPR segera normal kembali. Politik memang tak akan pernah sepi dari konflik dan perebutan kepentingan di antara parpol dan para elitnya, baik di Parlemen maupun di luar. Namun jika konflik ini menjadi penghalang bagi pelaksanaan program kerja Pemerintah, khususnya yang terkait dengan kepentingan nasional yang strategis, seperti pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, maka sejatinya konflik tsb sudah menjadi ancaman bagi keamanan nasional secara menyeluruh. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para politisi dan para pendukun kedua kubu KMP maupun KIH pada semua level. Kepentingan nasional bangsa dan NKRI harus diprioritaskan ketimbang kepentingan partai dan kubu koalisi parpol. [ASHikam]
Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam
Referensi: citraindonesia.com - rmol.co
 |
Net
Pramono Anung (PA)
|
Klaim itu diungkap dalam akun Twitter pribadinya, @pramonoanung, Sabtu (8/11/2014) malam.
"Alhamdulillah akhirnya perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yg saling menghormati dan mudah2-an lancar," ujar mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu, dikutip dari Citraindonesia.com.
Pentolan PDIP dan mantan Wakil Ketua DPR RI itu tidak menyebut apa yang dimaksud penyelesaian saling menghormati itu, namun saya kira tidak akan jauh dari masalah distribusi posisi kepemimpinan alat kelengkapan DPR yang menjadi salah satu sebab utama munculnya DPR tandingan yang dibentuk KIH.
Seperti yang beberapa kali saya kemukakan, jalan pedang atau hard power untuk menyelesaikan dualisme di DPR tidak akan efektif dan semakin lama hanya akan membuat kinerja Parlemen dan Pemerintah tertunda serta berpotensi memicu krisis politik. (Baca Juga: DPR TANDINGAN KUBU KIH DAN POTENSI KRISIS POLITIK). Pendekatan PA dkk adalah yang paling tepat, dan karena PA tidak termasuk figur yang menjadi pimpinan DPR tandingan, memungkinkan dirinya lebih fleksibel. Jika benar bahwa KIH akan mendapatkan posisi-posisi pimpinan dalam AKD DPR-RI, maka hal itu jelas akan bisa meredam ketegangan. Bagi pemerintah Jokowi, hal ini juga berarti menghindari kemacetan relasi dengan DPR yg sejatinya tidak perlu. (Baca Juga: PRESIDEN JOKOWI DAN RESOLUSI KONFLIK KMP VS KIH DI DPR)
Sambil menunggu realisasi kabar gembira dari PA itu, publik juga perlu ikut mendorong agar DPR segera normal kembali. Politik memang tak akan pernah sepi dari konflik dan perebutan kepentingan di antara parpol dan para elitnya, baik di Parlemen maupun di luar. Namun jika konflik ini menjadi penghalang bagi pelaksanaan program kerja Pemerintah, khususnya yang terkait dengan kepentingan nasional yang strategis, seperti pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, maka sejatinya konflik tsb sudah menjadi ancaman bagi keamanan nasional secara menyeluruh. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para politisi dan para pendukun kedua kubu KMP maupun KIH pada semua level. Kepentingan nasional bangsa dan NKRI harus diprioritaskan ketimbang kepentingan partai dan kubu koalisi parpol. [ASHikam]
Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam
Referensi: citraindonesia.com - rmol.co
0 Response to "Ada Titik Terang dalam Perseteruan KMP vs KIH di DPR"