 |
Detik.com Presiden RI Joko Widodo didampingi Wapres JK Membacakan Keputusan Lengkap Presiden Soal Kapolri di Istana Negara |
Ini Keputusan Lengkap Presiden Jokowi Soal Kapolri
Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan secara hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Dalam kesempatan itu, ia juga menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Jumat (16/1/2015). Ia didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal Sutarman, dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Berikut pernyataan lengkap Jokowi.
"Tadi sore telah saya tanda tangani dua Keppres, dua Keputusan Presiden. Keppres yang pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Kemudian Keppres kedua tentang penugasan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab Kapolri.
Dan juga perlu saya sampaikan, sejak proses dari seleksi Kompolnas kemudian diajukan surat ke DPR, kemudian persetujuan dari DPR, berhubung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala kepolisian RI. Jadi menunda bukan membatalkan, itu yang harus digarisbawahi." (Dikutip dari DetikNews, Jumat, 16 Januari 2015)
Tentu saja reaksi akan muncul darai beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Dari internal, tentu Kalla, Megawati dan Paloh (Trio KMP) tidak akan mau menerima begitu saja manuer Presiden Jokowi ini. Bisa jadi inilah awal keretakan beliau dengan Trio KMP yang akan datang, jika tak dicarikan solusi tersendiri, akan menimbulkan masalah politik dan bahkan kinerja. Demikian juga reaksi akan muncul dari PDIP, khususnya pihak yang sejak lama tidak begitu sreg dengan Presiden Jokowi. Mereka tentu akan memanfaatkan ganjalan yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan Trio KMP untuk melakukan manuver-manuver yang memperlemah performa Presiden Jokowi. Dari parpol koalisi KIH pun demikian, bukan tidak mungkin akan muncul ketidak sinkronan karena Presiden Jokowi akan dianggap terlalu independen dari KIH karena keberaniannya membuat keputusan yang berlawanan dengan kemauan politik koalisi tsb.
Dari eksternal, tentu saja kubu KMP (Koalisi Merah Putih) yang paling gregetan. Mereka sudah mengancam interpelasi jika Presiden Jokowi tidak mau menelan pancing yang mereka umpankan. Para politis KMP di Senayan maupun di luar Senayan pasti akan segera melakukan regrouping untuk segera menemukan dan menggelar taktik serangan baru. Pihak-pihak yang selama ini menolak Presiden Jokowi dari masyarakat sipil pun demikian. Penundaan ini akan disikapi dengan berbagai kritik dan hujatan atau bahkan luapan kemarahan kepada mantan Gubernur DKI tsb.
Terlepas dari reaksi-reaksi tsb, langkah pertama Presiden Jokowi untuk mendinginkan suasana politik yang tidak menguntungkan posisinya dan kredibilitasnya di mata rakyat ini patut diapresiasi. Tentu saja akan lebih baik lagi jika Presiden Jokowi kemudian bisa menyapih BG dan mengambil jarak darinya dengan menetapkan Kapolri definitif yang benar-benar memiliki kredibilitas serta secara politik tidak menciptakan resistensi dari internal partai dan pendukung Presiden Jokowi. Dan saya yakin hal itu bisa dilakukan, jika Presiden Jokowi dibantu oleh mereka yang menginginkan integritas Pemerintah terjaga dan komitmen terhadap clean government dan good governance tetap kokoh.
Untuk sementara saya mengucapkan terimakasih dan selamat kepada Presiden Jokowi yang secara elegan telah meretas jalan keluar dari kemelut yang berpotensi membawa bangsa dan negara RI kehilangan martabatnya ini.
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam
0 Response to "Presiden Jokowi Meretas Jalan Keluar Yang Elegan Dari Kemelut Cakapolri"