Perlu Evaluasi Kompolnas Pasca Kasus Cakapolri

SUARA KAMI - Selain Presiden Jokowi dan DPR, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) adalah pihak yang penting dalam rangkaian proses pemilihan cakapolri yang ujung-ujungnya menciptakan kontroversi dan hasil akhirnya adalah munculnya tersangka korupsi sebagai finalis, yakni Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Lembaga independen yang tugasnya mengawasi kinerja Polri itu, alih-alih memberikan nama-nama cakapolri yang benar-benar kredibilitasnya tak dapat diragukan (beyond reproach), justru malah menjadi salah satu dari sumber masalah. Implikasinya, Presiden Jokowi yang menjadi klien atau user utama dalam pemilihan cakapolres itu, malah menjadi sasaran kritik dan kemarahan publik yang meluas. Tentu saja saya tidak mengatakan Kompolnas adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggungjawab, namun bagi saya sulit untuk memberi cek kosong kepadanya juga dalam kekacauan ini.

Net

Komjen Pol. Budi Gunawan

Mengapa Kompolnas terkesan tidak profesional dan bahkan sangat defensif setelah BG terpilih menjadi cakapolri dan diajukan Presiden ke DPR, dan menuai reaksi penolakan dari publik?

Hemat saya karena Kompolnas sangat rentan terhadap politik praktis dan sulit untuk menjaga keindependensiannya saat diserahi tugas melakukan seleksi. Sebagai pengawas, ia dituntut untuk memakai azas kehati-hatian dan preventif dalam menyeleksi calon Kapolri yang strategis dalam kehidupan bangsa dan negara. Kompolnas tdak bisa hanya berdalih sudah menggunakan laporan Kabareskrim Polri ketika menilai BG, padahal KPK dan PPATK sudah pernah memberi nilai merah kepada yang bersangkutan. Jika Kompolnas adalah lembaga yang benar-benar independen, maka seharusnya ia tidak hanya memakai satu sumber dalam kaitan dengan rekening gendut yang dikabarkan dimiliki oleh BG atau beberapa oknum petinggi Polri.

Jelas bahwa Kompolnas kurang hati-hati dan bersembunyi di balik alasan legal formal, seperti Polri yang selalu mengatakan bahwa rekening BG adalah wajar. Kalaupun seandainya Kompolnas yakin bahwa BG wajar, setidaknya ia harus juga memberikan catatan kepada Presiden bahwa ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan kewajaran tsb, seperti KPK dan PPATK serta organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti ICW dll.

Sikap Kompolnas ini merupakan implikasi dari struktur organisasi lembaga tsb yang rentan terhadap politisasi. Ketua Kompolnas adalah Menkopolhukam yang tentu sulit untuk bisa independen karena beliau adalah orang parpol yang harus mendengar dan mengikuti apa yang menjadi kebijakan parpolnya. Belum lagi anggota-anggota Kompolnas yang berasal dari Polri sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, loyalitas kepada korps tentu punya pengaruh yang signifikan apalagi bila sang boss sudah punya preferensi terhadap nama-nama tertentu. Kelemahan struktural ini saya kira membuka celah yang besar bagi lembaga tsb untuk benar-benar independen seperti yang dipraktikkan oleh KPK atau PPATK misalnya. Semestinya Kompolnas tidak diberi wewenang yang demikian besar dalam seleksi cakapolri, tetapi harus pula melibatkan KPK dan PPATK serta lembaga antirasuah lain dalam proses yang begitu penting itu.

Saya kira perlu ada evaluasi yang fundamental terhadap struktur dan fungsi Kompolnas agar peran dan fungsinya sebagai pengawas terhadap Polri yang independen bisa optimal. Tidak seperti yang dikeluhkan Mensesneg bahwa Kompolnas belum optimal perannya. Bagaimana bisa optimal jika lembaga yang seharusnya mengawasi tetapi malah terkesan "minder" dengan yang diawasi, atau sarat dengan kepentingan Pemerintah! Tentu saja sosok Ketua, Waka, dan anggota Kompolnas juga penting untuk dievaluasi. Apakah sudah tepat jika seorang Menteri dijadikan sebagai boss sebuah lembaga independen. Bagi saya keberadaan Menkopolhukam, Mendagri, dan Menhukham adalah kontrafiktif dan kontraproduktif bagi Kompolnas sendiri. Apalagi jika para Menteri tak lebih hanya nerupakan seorang petugas partai yang tidak memiliki visi yang melampaui kepentingan partainya!

Kalau pun masih ada hikmah dr fiasco kasus cakapolri bagi Kompolnas, itu adalah sebuah pelajaran (a lesson learned): tidak mungkin sebuah lembaga pengawas seperti Kompolnas bisa optimal jika ia masih terbuka bagi intervensi kepentingan politik praktis.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam

Referensi:
- Susunan Keanggotaan Kompolnas
- Sebaiknya Budi Gunawan Siapkan Pembelaan di KPK