Melawan Dengan Diam [Fenomena Calon Kapolri]

SUARA KAMI - Sampai tengah hari, Jumat 16 Januari 2015, Presiden Jokowi masih bungkam. Ia hanya mengadakan konprensi pers untuk mengumumkan harga BBM yang diturunkan kembali, premiun menjadi Rp 6.600 dan Solar Rp 6.400 per liter.

Net

Presiden RI Joko Widodo

Jokowi belum membuat keputusan tentang Komjen Budi Gunawan (BG), apakah dia tetap dilantik jadi Kapolri atau ditunda. Sepertinya Presiden Jokowi berada pada situasi “makan buah simalakama”. Jika ia jadi melantik BG menjadi kapolri, maka ia akan kehilangan jutaan pendukung setia. Jika ia membatalkan pelantikan BG, maka KIH akan kecewa dan besar kemungkinan mencabut dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan KMP mungkin akan menggalang suara untuk melakukan interpelasi kepada Presiden.

Yang nampak di televisi adalah sejumlah muka yang menyebalkan yang selalu datang mendampingi untuk mendesak Jokowi agar secepatnya melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Salah satunya muka si brewok Surya Paloh. Metrotivi juga menampilkan dialog tidak seimbang karena menghadirkan dua orang yang sama-sama menginginkan Jokowi segera melantik BG menjadi Kapolri.

Kita tidak tahu alasan KIH kompak mendukung BG menjadi Kapolri. Yang kita tahu adalah BG pernah menjadi ajudan Megawati sewaktu menjadi presiden pada 2001-2004. Tapi mengapa mereka sedemikian ngototnya, pada hal BG sudah ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK. Apa mereka selaku pimpinan parpol pendukung Jokowi tidak malu jika Jokowi yang mereka dukung justru mengangkat tersangka korupsi menjadi Kapolri?. Apakah ada “deal” rahasia yang mereka buat dengan BG, karena rekening BG sedemikian gendutnya?

Lalu mengapa KMP ikut-ikutan mendukung Jokowi melantik BG jadi Kapolri?. Tidak ada alasan yang kuat mengapa KMP mendukung BG selain ingin menjerumuskan Jokowi pada situasi yang lebih buruk. Mereka ingin Jokowi merusak tradisi yang baik yang sudah dicontohkan SBY memberhentikan pejabat yang menjadi tersangka korupsi. Mereka ingin hubungan baik KPK dengan Polri rusak, karena KPK tidak boleh berurusan dengan pihak-pihak yang terkait dalam kasus korupsi, dalam kasus ini Kapolri sendiri. Dengan kondisi yang rusak tersebut, partai-partai yang getol ingin membubarkan KPK seperti PKS mempunyai cukup alasan untuk mendesakkan agar KPK dibubarkan.

Dalam situasi demikian, maka lebih baik, Jokowi membiarkan saja situasi “status quo”, tidak mengambil keputusan apa-apa, sambil mendiamkan segala desakan dan tekanan yang datang dari pihak manapun. Setelah keriuhan berhenti, barulah seorang Kapolri baru dipilih.

Yang perlu disadari Jokowi adalah dia memenangkan Pilpres karena memenangkan suara rakyat. KIH yang menjadi pendukung Jokowi hanya mengantongi 36% kursi di DPR. Sedangkan Jokowi memenangkan 54% suara rakyat. Jadi Jokowi harus mengambil posisi di sisi rakyat yang direpresentasikan oleh para relawannya, bukan berdiri di samping Megawati atau Surya Paloh.

Oleh: Jayanasti (Member Group Facebookers JOKOWI PRESIDEN KU)