 |
Net
Presiden RI Pertama Ir. Soekarno
|
Heboh tentang dimana tempat kelahiran Sukarno, misalnya, hanya merupakan satu diantara sekian banyak hal yang bisa terjadi dalam penafsiran sejarah. Munculnya kehebohan tsb karena tidak adanya bukti otentik, seperti akta kelahiran beliau, atau saksi mata yang benar-benar memberikan keterangan tsb. Jangankan soal kelahiran BK yang tanpa akta itu, soal kelahiran Presiden AS, Barack Obama (BO), masih bisa menjadi bahan perdebatan dan kontroversi. Soal kelahiran BO sudah terang benderang dibuktikan dengan akte kelahiran dari rumah sakit maupun dari lembaga pemberi sertifikat resmi di Hawaii, namun masih ada yang mengeyeli dan ada yang tidak percaya. Itu baru soal tempat kelahiran. Padahal sejarah tidak hanya urusan tempat lahir seseorang, atau tanggal lahir seseorang. Tetapi ia bersangkut paut dengan peristiwa, pelaku peristiwa, dan pandangan tentang peristiwa.
Karena itu penulisan sejarah sangatlah ditentukan oleh penafsiran. Dan selama masih soal penafsiran, maka ia tidak akan imun dari pengaruh kekuasaan. Sebaliknya, penulisan sejarah juga merupakan salah satu alat bagi kekuasaan. Jadi tidak ada yang benar-benar "lurus" seperti lurusnya rumus satu ditambah satu sama dengan dua dalam aritmatika. Semua pihak yang menginginkan ada "pelurusan" sejarah tertentu, tentu memiliki klaim ttg kebenaran tertentu dan kepentingan tertentu. Hasto Kristianto (HK), misalnya, ketika menuntut pelurusan sejarah BK, tentu kepentingan terhadap tafsir sejarah mana yang menurutnya paling benar ttg Presiden RI ke 1 tsb. Ini berarti semua tafsir ttg sejarah BK yg beda dengan yang dimaui oleh HK, tentu dianggap salah, atau setidaknya harus dikoreksi dan disesuaikan. Sama halnya sejarah BK versi Orba yang menafikan semua tafsiran yang di luar tafsir resmi rezim tsb. Contohnya, tentang lahirnya Pancasila, atau tentang pemberontakan G-30-S PKI. Permintaan HK dkk tak lepas dari kepentingan politik juga, yaitu bagaimana menafsirkan peristiwa-peristiwa seputar BK sehingga akan bisa digunakan utk melegitimasi kepentingan partainya.
Hasto: Sejarah Bung Karno Harus Segera DiluruskanBukan berarti orang tak boleh menulis ulang sejarah. Sejauh sejarah memang memerlukan interpretasi, maka selalu terbuka utk melakukan penulisan ulang dan reinterpretasi. Maka, kata "meluruskan" tidak tepat karena ia sangat bermuatan kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan. Sama pula halnya, para sejarawan boleh saja mengklaim karya mereka sebagai yang paling ilmiah dan otentik karena ditopang oleh metode dan metodologi sejarah paling mutakhir. Tetapi mereka tetap tidak bisa menafikan tafsir sejarah yang "lain", misalnya yang ada dalam kesadaran dan memori kolektif publik. Sejarah yang tidak ditulis para penguasa dan para sejarawan, kendati dianggap tidak ilmiah dan tidak "resmi", tetap saja memiliki validitas tersendiri yang tidak bisa dianggap sepele dalam kehidupan bermasyarakat.
RMOL. Polemik yang muncul terkait dengan tempat kelahiran Bung Karno dapat dimaknakan sebagai "kehausan" rakyat atas kebenaran sejarah khususnya yang berkaitan dengan Bapak Bangsanya, Bung Karno.
Hasto Kristiyanto
"Terbukti bahwa ide, cita-cita, gagasan dan perjuangan Bung Karno selalu hidup dan tidak bisa ditenggelamkan oleh berbagai proyek 32 tahun desukarnoisasi," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (7/6).
"Bung Karno tidak hanya dicintai rakyat dan masuk dalam sanubari rakyat Indonesia. Bung Karno ada di setiap jejak sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Dedikasi hidupnya benar-benar dipersembahkan untuk bangsa dan negara," tegas Hasto.
Hal ini berbeda dengan realitas akhir-akhir ini, dimana kekuasaan lebih sering dijadikan alat mobilisasi kekayaan daripada membangun peradaban politik anti penjajahan dan penghisapan.
Menurut Hasto, sejarah akhirnya membuktikan kebesaran Sukarno dan terbukti bahwa ideologi yang digali dari bumi Indonesia tidak pernah mati.
"Sebagai contoh adalah sila ke lima Pancasila. Itu merupakan sila yang sangat progresif dengan cita-cita keadilan sosial. Keadilan dalam ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial yang membuat negara harus berpihak pada kaum miskin, dan membebaskan kemiskinan sistemik yang kembali menjelma sebagai penjajahan baru di bidang ekonomi," paparnya.
Dengan menempatkan sejarah pada kebenarannya, dengan seluruh cita-cita politik pembebasan atas dasar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial untuk kesejahteran rakyat.
"Maka berbagai polemik yang kurang produktif tersebut harus diubah menjadi positif, yakni prakarsa aktif pemerintah untuk meluruskan sejarah bangsanya," imbau Hasto.
Sebab Indonesia tidak akan bangkit menjadi bangsa besar tanpa berdamai dengan masa lalunya.
"Inilah momentum untuk mengobarkan kembali martabat dan kehormatan bangsa dengan kembali pada ide, pemikiran, gagasan, dan perjuangan Bung Karno," pungkas Hasto. (Disadur dari RMOL.CO, Minggu, 07 Juni 2015)
Jadi, saya kira HK dkk dan siapapun dipersilahkan untuk menulis kembali sejarah BK dan menyebarkannya ke masyarakat, baik nasional maupun dunia. Namun akan sangat naif dan sewenang-wenang jika menganggap tafsirnya satu-satunya yang paling benar dan, karena itu, harus diikuti oleh semua orang. Apalagi kalau dipaksakan utk dipercayai, seperti masa Orba dulu!. Karya sejarah akan lebih kaya dan bermakna jika tidak seragam, tetapi semuanya harus pula ditimbang, dibanding-bandingkan secara terbuka, dan bisa dikritik. Jika HK dkk ingin menulis ulang sejarah BK, tentu jangan lalu nanti menafikan pandangan pihak lain terhadap BK, karena bertentangan dengan tafsirnya. Sebab hal itu hanya mengulang apa yg dilakukan rezim sebelumnya. Penulisan seperti itu akan mengabsahkan ungkapan bahwa "sejarah adalah catatan dari pihak yang menang belaka".***
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam
0 Response to "Mengkritisi Keinginan Pelurusan Sejarah Bung Karno"