Robohnya Koalisi KMP dan Konsolidasi Pemerintahan Jokowi

SUARA KAMI - Koalisi Merah Putih(KMP) yang dibangun oleh gabungan parpol-parpol yang mendukung Prabowo Subianto (PS) dalam Pilpres 2014 kini terancam roboh alias gulung tikar. Setelah Golkar di bawah Agung Laksono (AL) menyatakan hengkang dari KMP, kini PPP di bawah Djan Farid (DF) juga sudah siap untuk menyusul. Walaupun PAN belum menyatakan hijrah, tetapi tampaknya juga mulai ogah-ogahan mengikuti keinginan KMP untuk mendukung pengajuan hak Angket di DPR terhadap Menkumham terkait konflik Golkar. Walhasil, KMP kini tinggal dihuni Gerindra dan PKS sehingga tidak akan punya cukup kekuatan menghadapi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Foto: Google

Koalisi Merah Putih di Ujung Tanduk

PPP Kubu Djan Faridz Akhirnya Nyatakan Keluar dari KMP
Barisan kelompok partai politik penekan pemerintah, Koalisi Merah Putih (KMP) terancam bubar. Satu per satu partai penyokongnya memilih hengkang dan beralih sikap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Setelah Golkar, kali ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan sikap keluar dari KMP. Ketua PPP Mukhtamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, KMP adalah nostalgia. Sekarang ini, kata dia, partainya jadi bagian dari kelompok partai pendukung pemerintahan.

"KMP itu kan adanya saat pilpres lalu. Sekarang sudah nggak ada lagi," kata dia, saat dihubungi Republika, Ahad (15/3). - Dikutip dari Islamtoleran.com

Padahal awal-awalnya KMP seakan menjadi momok serius bagi Pemerintahan Presiden Jokowi (PJ) maupun barisan KIH di Parlemen. Bahkan gebrakan-gebrakan awal KMP sempat membuat keseimbangan politik di Senayan berat sebelah. KMP pun berhasil mengambil kepemimpinan DPR dengan menempatkan politisi-politisi mereka pada jabatan utama dalam jajaran pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Upaya KIH untuk menghentikan manuver KMP pun nyaris tidak efektif kendati sempat membuat DPR lumouh beberapa saat.

Bagaimana prospek perpolitikan di pusat setelah robohnya KMP nanti? Di atas kertas tentu hal ini melegakan Pemerintah Presiden Jokowi dan KIH. Kalaupun ada dinamika di Parlemen mungkin hanya bersifat individual parpol/Fraksi atau anggota Parlemen yang tidak lagi bersifat kolektif. Ini berarti peluang Presiden Jokowi untuk berkonsentrasi dan bekerja dengan lebih tenang akan semakin besar. Presiden Jokowi dan KIH juga tidak lagi terlalu khawatir agenda dan program-program mereka mengalami ganjalan dari kekuatan oposisi seperti kalau KMP utuh dan solid.

Namun bukan berarti relasi Pemerintah dengan DPR akan tanpa gangguan. Justru dengan makin kuatnya KIH, Presiden Jokowi bisa saja menghadapi berbagai gangguan yang bersifat internal manakala sinergi antara kedua lembaga negara tsb tidak baik. Atau jika parpol-parpol pendukung Presiden Jokowi justru menjadi alat penekan baru karena kepentingan-kepentingan yang berbeda. Tanda-tanda akan munculnya kondisi demikian sudah ada, misalnya kritik gencar dr politisi PDIP seperti Efendi Simbolon (ES) terhadap Presiden Jokowi yang bisa dimaknai bahwa masih ada konflik kepentingan yang belum teratasi dengan baik antara Presiden Jokowi dengan partai pundukung utamanya. Ini bisa berpotensi ancaman bagi soliditas relasi kedua lembaga tsb dalam 5 tahun yang akan datang.

Jika Presiden Jokowi dapat mengkapitalisasi dengan efektuf robohnya KMP di Parlemen ini, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi upaya mobilisasi dan konsolidasi kekuatan politik di belakang Penerintahannya. Ini berarti kemungkinan terwujudnya Pemerintahan yang kuat terbuka lebar, serelah sempat diragukan oleh banyak pihak baik di dalam maun di luar Pemerintah. Terpulang kepada Presiden Jokowi dan Kabinetnya untuk memanfaatkan peluang yang sangat berharga ini untuk mengefektifkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam