Ini Dia Alasan Jokowi Memilih Komjen Budi Gunawan

SUARA KAMI - Beban Jokowi memang berat sebagai Presiden, segala gerak langkahnya menjadi sorotan, ada yang memuji dan memaki dan bebas dimuntahkan bagai mitraliur di era internet ini. Tentu saja kita yang berpikiran positip akan mengurai segala langkahnya dengan berbagai kemungkinan, tidak asal NYINYIR karena kebencian semata tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Komjen Budi Gunawan

Presiden Jokowi bukan manusia yang selalu benar, karena fitrah manusia memang tempat segala salah dan dosa, namun terus mencari kebenaran demi semua umat manusia. Sebab ORANG BIJAKSANA di antara orang bijaksana pun MASIH membuat kesalahan!
***

Pertimbangan Kompolnas
Proses penentuan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hampir sama dengan Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, masing-masing kandidat juga diminta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bedanya kalau Pilkada yang meminta adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah. Sedangkan pemilihan Kapolri, permintaan klarifikasi LHPKN itu berasal dari Komisi Kepolisian Nasional.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri tak ada kaitannya dengan KPK. Sebab presiden hanya akan menerima pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menunjuk Kepala Polri pengganti Jenderal (Pol) Sutarman nantinya sesuai dengan aturan perundangan.

Artinya, Presiden melaksanakan amanat pada Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam UU itu disebutkan bahwa pertimbangan calon Kapolri didapat presiden dari Komisi Kepolisian Nasional.

"Karena ini mekanismenya bukan mekanisme seleksi. Itu adalah hak prerogatif presiden untuk menunjuk pada jabatan-jabatan seperti Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Duta Besar," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, kepada pers.

Sementara itu Polri sendiri sudah mengeluarkan surat yang menjelaskan soal Budi Gunawan BEBAS dari rekening gendut itu berkop Bareskrim Polri yang ditulis tangan di nomornya itu sendiri bernomor R/1016/Dit Tipideksus/X/2010/Bareskrim.

Surat itu bertanggal 20 Oktober 2010. Ada 3 poin yang disebut di surat yang ditandatangani Direksus Bareskrim Polri saat itu Kombes Arief Sulistyanto, yang kini menjadi Kapolda Kalbar. Budi Gunawan sendiri dalam berbagai kesempatan sudah menjelaskan dirinya bersih dari kasus itu, juga di depan DPR RI saat fit & proper test hari ini.
***

Jokowi Sudah Melakukan Klarifikasi
Presiden Joko Widodo ternyata sudah mengetahui kabar Calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan yang memiliki rekening gendut. Sebelum menunjuknya menjadi Calon Kapolri tunggal, Jokowi rupanya sudah menelusuri rekam jejak Budi Gunawan dari media dan data kepolisian langsung.

Presiden justru bertanya mengapa jika memang terlibat rekening gendut tidak segera diusut oleh penegak hukum SAAT ITU? Apalagi nama Budi Gunawan pernah masuk jajaran calon Kapolri bersama Sutarman saat menggantikan Timur Pradopo yang mau lengser.

Kenapa kasus ini dibiarkan saja seolah-seolah kasus itu melekat terus di kepala publik tanpa ada tindakan tegas dari tindakan hukum?

Tentu saja Presiden Jokowi yang tak percaya itu langsung melakukan klarifikasi ke institusi polri. Dan ternyata, isu 'polisi berekening gendut' Budi Gunawan tidak terbukti.
***

Alasan Jokowi Mengajukan Budi Gunawan
Pasca penerbitan surat Presiden Jokowi tentang pengajuan nama Budi Gunawan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) di DPR RI. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat sedikitnya ada delapan alasan dibalik penunjukan Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Sutarman menduduki jabatan Kapolri.

Ketua Presidium IPW, Neta Pane mengatakan, kedelapan alasan tersebut adalah :

1. Percepatan penggantian Kapolri bukanlah hal baru.
- Kapolri Dai Bachtiar misalnya, diganti meski masa pensiunnya 4 bulan lagi.
- Kapolri TImur Pradopo diganti meski masa pensiunnya 3 bulan lagi.
- Sehingga percepatan penggantian Sutarman adalah wajar.

2. Budi merupakan Komjen senior dari Akpol 1983, sementara Akpol 1981 sudah menjadi Kapolri dan Akpol 1982 menjadi Wakapolri yaitu Komjen Bahroedin Haiti. Sehingga sangat wajar Akpol 1983 memimpin Polri.

3. Selama ini Budi banyak membuat visi misi sejumlah Kapolri, termasuk konsep-konsep perubahan Polri. Termasuk tim perumusan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.Untuk itu, sudah saatnya mantan ajudan Presiden Megawati itu menjalankan sendiri konsep-konsep yang pernah dibuatnya.

4. Budi dikenal sebagai Pati yang mudah bergaul, baik di internal maupun eksternal Polri. Bahkan banyak Kapolri yang meminta bantuannya melobi legislatif maupun kalangan masyarakat lainnya.

5. Budi tipe Pati Polri yang mau menerima masukan, terutama untuk perbaikan institusi. Keenam, Budi sangat dekat dengan Megawati dan Presiden Jokowi, sehingga dipastikan lebih bisa memahami konsep Revolusi Mental untuk membenahi Polri.

7. Lima tahun sebagai Kalemdikpol tentunya Budi sangat paham soal arah perbaikan Polri. Selama ini banyak Kapolri terlihat bingung menentukan arah perbaikan Polri dan harus dimulai dari mana. Akibatnya, perubahan sikap, perilaku, dan kinerja Polri hanya retorika di bibir.

8. Budi bukanlah tipe jenderal pengkhianat, baik untuk institusi maupun untuk masyarakat. Terbukti, selama lima tahun dipendam di Kalemdikpol, Budi tetap berkarya untuk berusaha membenahi Polri lewat jalur pendidikan. Padahal, seharusnya dia sudah bergeser menjadi Wakapolri ataupun Irwasum.

Demikianlah alasan Presiden Jokowi saat mengajukan BG sebagai Kapolri, memang memilih Kapolri yang BERSIH dan JUJUR seperti almarhum Hoegeng itu bak mencari JARUM di tumpukan JERAMI.

Salam NKRI Raya!

Sumber: Dari berbagai Sumber dan Telah dipublikasikan di: Halaman Facebook Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku