Melawan Lupa Sama Saja Melawan Anak Mantan Presiden

SUARA KAMI - Saya tidak paham politik, apa itu politik dasar, apa itu politik tingkat tinggi dan segala tetek bengeknya, tapi yang saya tahu politik itu memang untuk kepentingan dan bagi saya kepentingan itu untuk rakyat bukan untuk segelintir manusia atau kelompok.

Presiden Jokowi dan Wapres JK (Net)

Presiden Jokowi telah mengajarkan itu semua bahwa politik digunakan untuk kebenaran dan manfaat bagi rakyat.

Pemerintahan Jokowi-JK baru berumur tepat 2 bulan 1 hari namun prestasi kerjanya membuat saya berdecak terkagum kagum dan sikap kekaguman saya ini bukan tanpa alasan serta bukan sebagai dukungan euforia terhadap Presiden Jokowi belaka.

Dalam kurun waktu yg kurang dari 100 hari, pemerintahan Jokowi telah membuat berbagai gebrakan dan dobrakan terhadap ke vacuman dan kebobrokan birokrasi di masa pemerintahan lalu, yaitu :

1. Kemaritiman
Di era pemerintahan yang lalu (10 tahun) segala bentuk pencurian ikan oleh kapal kapal asing yang terindikasi merugikan negara sebanyak 300 triliun/ tahunnya serta pelanggaran perbatasan oleh negara negara asing yang dibiarkan dan tidak di perhatikan, maka oleh pemerintahan Jokowi telah dilakukan pembenahan dengan menunjuk Ibu Susi Pujiastuti sebagai "Panglima Perang" pemberantasan ilegal fishing di Indonesia dan hasilnya,...woow amazing,..3000 kapal asing ilegal langsung hengkang dari perairan Indonesia, penangkapan kapal-kapal asing pencuri ikan ditangkap dan di tenggelamkan, batasan-batasan kewilayahan maritim Indonesia di perjelas agar tidak di langgar oleh negara-negara tetangga.

2. ESDM / Migas
Mafia migas sangat tumbuh subur bak jamur dimusim hujan pada era pemerintahan lalu, dimana para 'broker' yang istilah kerennya adalah 'makelar' minyak berlalu lalang memperkuat perannya dalam pembelian minyak mentah dan jadi di Indonesia, para oknum suplier minyak dengan mudahnya membeli minyak bersubsidi lalu menjualnya ke perusahaan dan kapal kapal asing yang seharusnya menggunakan minyak non subsidi, para penyelundup yg dengan mudahnya membawa minyak bersubsidi ke luar negeri demi keuntungan mereka. Maka pemerintahan Jokowi JK tidak tinggal diam dengan membentuk 'Tim pemeberantasan mafia migas' yang di ketuai Prof. Faisal Basri telah banyak menemukan indikasi indikasi terjadinya pelanggaran di berbagai sektor perminyakan yang akan diumumkan secara resmi di bulan kedepan.

3. PAN / Pemberdayaan Aparatur Negara
Di era pemerintahan yang lalu hampir di semua daerah para PNS nya berperilaku konsumtif dan bermewah-mewah, dari rapat yang dilakukan di hotel hotel berbintang, pesta pesta peresmian dan pelantikan serta disiplin kerja yang sering tidak dipatuhi dan akhirnya memberatkan APBN dari sektor SPJ yang mencapai 41 triliun/tahun, di era pemerintahan Jokowi JK maka hal hal tsb di atas segara di tertibkan dengan melakukan pelarangan rapat rapat di hotel dan harus menggunakan fasilitas negara yang sudah ada, pelarangan para pejabat setingkat gubernur dan jajarannya melakukan pesta pesta yang mewah, menterapkan disiplin waktu dalam bekerja kepada seluruh PNS.

4. Lumpur Lapindo
Penanganan korban lumpur lapindo yang bertele tele hingga menyengsarakan rakyat Sidoarjo selama 8 tahun dipemerintahan yang lalu, tapi oleh pemerintahan Jokowi-JK hanya dalam kurun waktu beberapa bulan akan selesai.

5. Korban gunung Sinabun
Korban gunung Sinabung yang dijanjikan perumahan layak oleh pemerintahan yang lalu dalam kurun waktu 1 tahun tidak terealisasi, tapi hanya dalam 1 Hari telah diselesaikan oleh Presiden Jokowi dengan merealisasikan perumahan yang pengerjaannya akan selesai dalam kurun waktu 6 Bulan.

6. Pembuatan Tol Laut
Pemerintahan Jokowi JK juga akan melaksanakan program program yang selama ini tidak pernah terbersit sedikitpun untuk di pikirkan dan di laksanakan oleh pemerintahan yang lalu, yaitu :

• Pembuatan Tol Laut untuk mempermudah sarana dan prasarana pendistribusian bahan bahan pokok agar tidak terjadi perbedaan harga yang sangat signifikan antar daerah dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indoneisa.
• Rencana pembuatan waduk sebanyak 49 waduk di seluruh Indonesia agar terciptanya negara agraris yang betul betul mampu swa sembada pangan 5 tahun kedepan serta pemanfaatan fungsi waduk yang dilakukan oleh PLN agar tarif dasarnya tidak mahal.
• DLL

Maka akan menjadi suatu hal yang aneh bila banyak dari masyarakat biasa, menengah dan atas, politikus, bekas presiden, bekas menteri, bekas anggota dewan bahkan bekas partai pemenang sering melontarkan steatment-steatment yang mengkritik tanpa dasar / cenderung fitnah termasuk isu-isu agama dan politik terhadap pemerintahan Jokowi JK di media.

Menyikapi hal itu tentu saja pemerintahan Jokowi JK tetap pada jalur jalur konstitusi yg sdh ditetapkan dan tetap bekerja agar amanah rakyat dapat terpenuhi dengan segera, anggap saja mereka mereka yg ‪ #‎nyinyir‬ dan  ‪#‎nyonyor‬ hanyalah sebagai bumbu penyedap rasa.

Oleh: Basuki Basuki Basuki (Pak Bas) dalam Group Faceboker Jokowi Presidenku
Akun Facebook: pak.bas.54