Kita kembali ke judul saja yah. Kali ini kami akan berbagi ulasan Mas Toni mengenai "Surat Khusus SBY Buat Jokowi Tentang 10 Rekomendasi Kekurangan Pemerintahan Yang Lalu". Simak saja di bawah ini seperti yang telah dilansir Halaman Facebook Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku, Senin (21/3/2016).
 |
| Sumber Foto: Halaman Facebook Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku |
SURAT KHUSUS SBY BUAT JOKOWI TENTANG 10 REKOMENDASI KEKURANGAN PEMERINTAHAN YANG LALU
Setelah melakukan Tour de Java dan bertemu banyak rakyat yang dulu mendukungnya, ternyata SBY banyak menerima masukan tentang kekurangan-kekurangan yang dulu pernah dilakukannya. Sebagai negarawan yang cinta bangsa dan tanah air, SBY mencatat semua masukan rakyat tentang kekurangannya dalam pemerintahannya dulu.
Konon SBY prihatin karena Jokowi tidak mengajak blusukan ke Wisma Atlet Hambalang, sebab SBY belum pernah melihat ada proyek pemerintah yang mangkrak dengan biaya sampai trilyunan itu. Selama 10 tahun memerintah beliau merasa lancar-lancar semua, tidak pernah melihat PROYEK MANGKRAK di sekitar kediamannya Cikeas atau tanah kelahirannya di Pacitan Jawa Timur itu. Kok tiba-tiba muncul proyek Hambalang, untuk itulah ia perlu mengirim surat.
Dengan legowo ia pun menulis surat khusus kepada Jokowi yang mewakili pemerintah Indonesia. Suratnya berisi 10 rekomendasi kekurangan pemerintahannya agar diperbaiki pemerintahannya sekarang. Surat ini SEDIKIT berbeda dengan yang sudah beredar di banyak media itu, sebab ini memang SURAT KHUSUS yang hanya bisa dibaca di FP Catetan ini.
Inilah isi Surat Khusus SBY kepada Jokowi yang berisi 10 rekomendasi yang dirangkum dari hasil pemerintahannya selama 10 tahun yang lalu :
1. Pembangunan Infrastruktur
Upaya pemerintah saya dulu kurang fokus membangun infrastruktur. Cita-cita saya sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya saya. Namun demikian, kebijakan pembiayaan kurang seksama. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta banyak yang BOCOR. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar malah mengganggu pemerintahan saya, alokasi untuk penanggulangan kemiskinan kurang maksimal.
Pemerintahan saya dulu kurang sinergi dan koordinasi yang baik, sehingga semua pemangku kepentingan tidak dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil. Kegaduhan kontroversi pembangunan Wisma Atlet Hambalang salah satu contoh untuk kita ambil hikmahnya.
2. Kejahatan Narkoba dan Terorisme
Dari waktu ke waktu ancaman narkoba dan terorisme tetap ada dan tetap serius. Saya dan Partai Demokrat mengakuinya telah GAGAL untuk melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Hukuman mati tidak saya lakukan karena saya menghargai HAM, makanya saya lebih suka menggunakan cara-cara HAM yg disalahmengertikan.
3. APBN dan Kebijakan Fiskal
Saya mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN kita, apalagi DPR RI kita kualitasnya memprihatinkan, banyak kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible oleh pemerintahan sekarang. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya; dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu. Saya dulu KHILAF tidak transparan pada rakyat, karena laporan menteri-menteri saya yang ternyata ABS itu.
4. RUU Tax Amnesty
Sesungguhnya pemerintahan saya dulu sudah mengajukan RUU Tax Amnesty sebab itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. PD mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada didalamnya, pertama manfaat ekonomi (economic benefit-nya) harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial (social justice), dan sistem tata kelolanya yang baik (good governance). Pemerintahan saya dulu kurang cepat dalam hal ini.
5. KPK dan Pemberantasan Korupsi
Saya dan PD berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Buktinya saya tidak melindungi Ketua Partai Demokrat maupun para menteri saya yang tertangkap. Sebab saya ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.
6. Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
Saya sudah mengalami terjadinya kelesuan ekonomi dan pertumbuhan yang menurun, bahkan sekarang pun masih lesu, oleh karena itu segeralah upayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, cegah PHK dan bertambahnya pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini. Saya dulu kurang tegas menindak perusahaannya Bakrie karena beliau pendukung saya yang baik, silahkan kalau pemerintahan sekarang berani membongkarnya.
7. Kedaulatan Partai Politik
PD mencatat bahwa Partai Politik itu pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah Panglima, bukan politik. Saya sudah menindak partai sendiri, silahkan pak Jokowi menindak koruptor di partainya sendiri PDIP itu.
8. Sepakbola dan PSSI
Pasca dibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola sepakbola di
Indonesia, FIFA menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia yang tidak boleh beraktivitas di dunia internasional; Timnas Indonesia tidak boleh main di luar negeri, sebaliknya Timnas negara lain tidak boleh main di Indonesia. Indonesia dipermalukan di dunia, rakyat dirugikan. Masalah ini sudah terlalu lama terjadi dan berlarut-larut tanpa kepastian, karena dulu tidak menjadi fokus saya untuk menyelesaikannya, oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera. Timnas kita dapat beraksi lagi di lapangan hijau.
9. Pegawai dan Guru Honorer
PD dapat memahami problematika yang dihadapi pemerintah terhadap permasalahan status pegawai dan guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Namun agar masyarakat tidak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian akan masa depannya, perlu ada solusi dan kebijakan yang terang dan pasti serta dijelaskan kepada publik dan kemudian jalankan secara konsisten. Pemerintahan saya dulu memang belum mampu menyelesaikan masalah ini. Saya juga tidak tahu gebrakan Mendikbud Anis Baswedan yang waktu kampanye kelihatan menjajikan, kok sekarang nyaris tidak terdengar mampu mengatasi dunia pendidikan ini?
10. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
PD mencatat dan melihat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintahan saya yang tidak sinergis, diantaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dijaga governance dan akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi. Saya akui PD ternyata hanya mampu melihat tapi tak bisa menjalankannya dengan baik, akibatnya Ketuanya saya copot karena terlibat korupsi.
SBY berharap agar surat yang berisi 10 rekomendasi ini dapat diterima dengan baik oleh Jokowi mewakili pemerintah.
"Besar harapan kami pandangan dan rekomendasi kelemahan pemerintahan saya dulu bisa diterima dengan baik oleh Bapak Presiden dan pemerintahan saat ini karena tujuan kami baik. Kami ingin masalah-masalah yang ada di depan kita bisa diselesaikan. Kami ingin pemerintah berhasil, kami ingin tahun-tahun mendatang keberadaan negeri kita makin baik," tulis SBY.
SBY menyatakan dengan tegas bahwa PD akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Hanya saja, PD akan memberikan koreksi dan kritiknya jika memang ada arah kebijakan dan keputusan pemerintah yang dirasa kurang tepat bagi rakyat.
"Negara kita perlu dikelola dengan kaidah, manajemen yang kredibel sesuai dengan konstitusi, UU dan tatanan yang berlaku. Itu harapan kita agar partai kita bisa berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa Indonesia," tutup SBY dalam suratnya.
Salam NKRI Raya!
Oleh: Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku
Sumber: Halaman Facebook
0 Response to "Surat Khusus SBY Buat Jokowi Tentang 10 Rekomendasi Kekurangan Pemerintahan Yang Lalu"