Inilah Sandiwara DPR dan Seleksi Calon Kapolri

SUARA KAMI - Posisi Komjen Pol Budi Gunawan (BG) memang serba repot, setelah dirinya dijadikan tersangka oleh KPK dan masih tetap akan diminta hadir oleh DPR untuk confirmation hearing dalam rangka pencalonan Kapolri. Jika BG tidak datang, bisa dianggap melakukan penghinaan kepada parlemen (contempt of Parliament). Tetapi kalau datang, dirinya akan menambah persoalan karena makin banyak pertanyaan dan persoalan yang muncul bukan saja di parlemen, tetapi juga di masyarakat. Bagi Presiden yang mengajukan dirinya pun, hal itu akan punya dampak negatif, karena kemarin Istana sudah menggulirkan wacana akan menyiapkan pengganti Calon Kapolri (cakapolri).

Net

Komjen Pol Budi Gunawan

Seharusnya pihak DPR lah yang mesti mengendalikan diri untuk tidak berpesta pora di balik penderitaan orang. Tidak ada alasan bagi DPR utk menunda hearing tsb selama beberapa minggu ke depan, untuk melihat perkembangan kasus BG tsb. Dengan menunda hearing tsb (bukan 'fit and proper test', karena DPR tidak punya hak membatalkan cakapolri), DPR juga memberi kesempatan kepada BG untuk menyiapkan diri merespon KPK serta Presiden. Bisa saja BG mundur dari pencalonan, sehingga memberi jalan yang elegan bagi Istana untuk mencari alternatif dan upaya menyelamatkan muka Presiden Jokowi karena blunder tsb.

Jakarta (ANTARA News) - Calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, menyatakan tetap akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI yang akan dilakukan besok (14/1).

"Kalau kami diundang ya datang. Kalau DPR melanjutkan ya kita ikuti. Kami melaksanakan perintah konstitusi," kata Budi di rumahnya usai menerima kunjungan 27 orang anggota Komisi III di Jalan Duren Tiga Barat VI No 21, Jakarta, Selatan. (Dikutip dari AntaraNews.com, Selasa, 13 Januari 2015)

Tetapi saya tidak yakin bahwa para politisi Senayan akan menggunakan cara berfikir yang positif tsb. Baik dari kubu KIH dan KMP, justru kesempatan seperti ini dianggap bagus untuk jual tampang dan citra seakan-akan mereka taat hukum dan aturan serta bekerja dengan profesional. Padahal, tak perlu jadi ahli roket untuk tahu bahwa ini cuma politisasi dan medium tawar menawar politik biasa saja, dan bahkan bisa dikatakan tidak punya nilai pembelajaran politik bagi rakyat. Politisi yang dari kubu KIH mencoba menunjukkan sebagai pendukung Pemerintah yang loyal dengan ngotot melakukan hearing dengan BG. Kubu oposisi, sudah barang tentu sebaliknya, akan mencoba menggunakan forum itu untuk menghabisi Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Di samping itu, sebagai by product sandiwara hearing, maka KPK akan sekali lagi dijadikan target oleh para politisi dan parpol yang selama ini dikenal punya niat jahat ingin melemahkan lembaga anti rasuah tsb!

Buat BG (yang mungkin akan memilih hadir karena tidak ingin dianggap melakukan contempt of parliament), maka kemungkinan dirinya tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Bahkan ia akan menjadi bulan-bulanan para politisi dan hasil hearing bukannya menguntungkan posisinya, tetapi akan makin membuatnya menjadi pusat kontroversi. Apalagi kalau proses pencalonannya nanti dihentikan oleh Istana karena proses penyidikan KPK akan berjalan.

Kasus pencalonan BG adalah sebuah blunder politik sangat serius bagi Pemerintahan Jokowi yang kurang dari satu kwartal usianya ini. Apapun motifnya, Presiden Jokowi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas kesalahan yang fatal bagi kepercayaan publik yang selama ini menjadi modal paling utama. Presiden Jokowi harus bertindak cepat dalam mengelola kerusakan (damage control) ini jika ingin memulihkan kepercayaan publik thd kepemimpinannya. Kalau kritik yang datang dari pihak-pihak yang selama ini tidak mendukung, itu masih biasa. Tetapi jika pihak-pihak yang berharap dan mendukung pun meninggalkan beliau, maka erosi kepercayaan dan dukungan yang menjadikannya sebagai Presiden pilihan rakyat dan sejarah akan meningkat.

Semoga DPR dan Presiden Jokowi tidak hanya berfikir untuk kepentingan diri dan kelompok kepentingan yang mendukung mereka, tetapi juga berfikir tentang kepentingan dan martabat bangsa dan negara. Amin.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam