Surat Romo Franz Magnis Suseno Untuk Presiden Joko Widodo

SUARA KAMI - Surat dari Prof. DR. Franz Magnis Suseno, SJ (FMS) kepada Presiden Jokowi mengenai nasib rakyat Indonesia di Papua, penting untuk dicermati dan diperhatikan. Mahaguru Etika Politik di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara tsb mengingatkan Presiden agar benar-benar mengungkap kasus penbakan di Paniai yang menewaskan bebeberapa remaja Papua, selain juga persoalan-persoalan pelanggaran HAM di daerah paling Timur Indonesia itu. Menurut Romo Magnis, sapaan akrab beliau, percuma saja Presiden Jokowi merayakan Natal di Papua jika kasus pembunuhan tsb tidak kunjung dituntaskan dan masalah-masalah HAM di sana masih terbengkalai.

Kompas.com

Romo Franz Magnis Suseno

Menanti Kado Natal Jokowi untuk Rakyat Papua
(Dikutip dari Kompas.com, Jumat, 26 Desember 2014)

Romo Franz Magnis Suseno mengatakan, harus ada kado istimewa dari Jokowi, berupa langkah penyelesaian konflik berdarah yang kerap kali terjadi di tanah Papua. Kasus terakhir, bentrok antara gabungan aparat TNI-Polri dengan warga, pada 8 Desember 2014 lalu. Lima orang tewas dan sekitar dua puluh orang lainnya mengalami luka-luka akibat insiden ini.

"Menghadiri perayan Natal tidak bermanfaat kalau Jokowi tidak mau mengambil sikap atas pembunuhan yang terjadi di Paniai," kata Romo Magnis, Rabu (24/12/2014).

Menurut dia, hal yang paling dibutuhkan oleh rakyat Papua saat ini bukan lah kunjungan atau perayaan, melainkan keamanan. Konflik yang masih terjadi hingga saat ini, kata dia, menunjukkan bahwa rakyat Papua belum bisa merasa aman.

"Dengan Jokowi hanya ikut merayakan Natal di sana, kondisi ini tidak akan berubah," ujar Franz yang membuat surat untuk Jokowi terkait masalah ini di Harian The Jakarta Post.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mengupayakan penyelidikan, namun juga mengadakan penelitian. Pemerintah harus mencari tahu penyebab konflik di papua terus menerus terulang.

"Kalau sudah diketahui penyebabnya, bisa diantisipasi," ujar pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini.

Saya sependapat dengan Romo Magnis bahwa masalah Papua termasuk kasus Paniai harus dibuka dan diselesaikan setuntas-tuntasnya. Bukan saja kasus tsb berdampak negatif bagi bangsa dan negara serta Pemerintah Jokowi dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, tetapi juga secara politis akan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Kasus pembunuhan di Paniai dan yang sebelumnya sering terjadi merupakan kampanye gratis bagi gerakan insurgensi separatis Papua di fora internasional. Bahkan bukan tidak mungkin apabila kelompok-kelompok yang anti terhadap NKRI lain juga telah, sedang, dan akan ikut memanfaatkan isu seperti ini bagi kepentingan politik mereka. Penundaan atau pembiaran kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini makin meneguhkan keraguan pihak-pihak yang sudah termakan oleh hasutan dan kampanye-kampanye negatif dari kelompok insurgen separatis.

Presiden Jokowi perlu bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan di Papua, termasuk aparat dan juga kelompok separatis. Ketegasan tsb bukan hanya bersifat penegakan hukum dan tindakan represif tetapi juga tegas ketika menghadapi penghasut dari masyarakat sipil yang menggunakan isu HAM tetapi sejatinya bertujuan mengganggu dan merusak persatuan bangsa. Pendekatan sosial dan budaya, penting untuk mendukung ketegasan sikap ini, sebab tanpa memahami konteks sosial dan budaya di Papua, maka akan mudah untuk melakukan kekeliruan dalam pembuatan kebijakan publik. Kasus penyelewengan korupsi besar-besaran terhadap dana Otsus Papua misalnya? terjadi karena kekeliruan dalam menerapkan kebijakan tsb. Sudah sering dilaporkan oleh mefia betapa mudahnya para pejabat melakukan manipulasi terhadap dana Otsus dengan menggunakam dalih-dalih kultural dan kekhasan tradisi masyarakat lokal.

Pendekatan budaya bukan cuma sekadar pesta bakar batu atau Natalan bersama. Tetapi juga membuat strategi budaya yang efektif untuk bisa memanusiakan manusia dan mem-Papua-kan Indonesia dan sebaliknya!

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam