Kita Merindukan Industri Pertahanan Nasional

SUARA KAMI - Pengembangan kemampuan industri pertahanan merupakan keperluan utama bagi Indonesia di masa depan. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar dunia dan letak geostrategis yang khas di kawasan Asia Pasifik, RI sudah sangat layak untuk menjadi kekuatan penyangga perdamaian dan keamanan dunia. Kondisi wilayah RI sendiri memerlukan kekuatan pertahanan yang variasi dan kecanggihannya berada di garis depan. Ini semua tidak mungkin dipenuhi jika RI hanya menjadi pengimpor apalagi terus menerus dalam posisi tergantung dalam hal produk industri pertahanan. Apalagi jika dilihat dari sisi multifungsi industri ini. Dengan makin berkembangnya industri pertahanan di dalam negeri, sejatinya juga ikut memperkuat industri lain.

Merdeka.com

Jokowi pimpin rapat terbatas. ©Setpres RI

Kesadaran inilah yang mestinya harus ditanamkan dan disosialisasikan kepada para pengambil keputusan dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Ketertinggalan kita dalam industri pertahanan membuat kita semakin tergantung dan tertinggal dalam pengembangan Iptek, termasuk riset dan inovasi dalam bidang ini. Akibatnya, asset nasional berupa industri strategis lantas menjadi muspro serta terbengkalai. Yang masih cukup berkiprah dan membanggakan kini bisa dihitung dengan jari seperti Pindad, PAL, atau PTDI. Itupun karena kerjasama dengan luar negeri, termasuk swasta, yang masih bertahan. Sementara perhatian dari dalam masih lebih bersifat retorika atau paling jauh proyek-proyek jangka pendek.

Jokowi akan rombak manajemen BUMN bidang industri pertahanan
Presiden Jokowi meminta manajemen perusahaan BUMN di sektor industri pertahanan harus diperbaiki total. Jokowi mengatakan hal tersebut saat Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diikuti pimpinan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL.

Jokowi ingin Indonesia menjadi industri pertahanan kelas dunia. "Kemandirian industri pertanahan itu harus dikaitkan dengan perbaikan manajemen BUMN, BUMN strategis, di industri pertahanan, harus mulai kita perbaiki total. Baik yang berkaitan dengan daya saing, produktivitas, kapasitas produksi yang ada di Pindad di PAL. Sehingga kita mampu bermitra dengan industri pertahanan skala global seperti di Korsel, Eropa, Barat, Amerika," ujar Jokowi di kantor presiden, Selasa (30/12).

Untuk itu, Jokowi berharap rencana strategis pengembangan industri pertahanan dibuat dalam jangka panjang. "Berbicaranya jangan hanya setahun dua tahun, tapi jangka panjang," tegasnya.

Jokowi menyarankan agar industri pertahanan bisa lebih efisien maka harus menemukan teknologi ganda sipil-militer. Jokowi tidak ingin industri pertahanan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi bisa dipakai kebutuhan non pertahanan.

"Misalnya komponen Anoa dari Pindad juga bisa dipakai untuk komponen truk komersial. Misal produksi kapal perang bisa dipakai untuk kapal niaga maupun kapal nelayan. Kemudian CN295 produksi DI juga harus bisa masuk ke industri pertahanan sipil," jelasnya. (Dikutip dari Merdeka.com, Selasa, 30 Desember 2014)

Saya setuju dengan gagasan Presiden Jokowi melakukan perombakan total manajemen BUMN industri pertahanan, dengan tujuan mengejar ketertinggalan pada jangka panjang. BUMN-BUMN ini tidak boleh lagi bersifat tertutup sehingga publik hampir tidak pernah tahu bagaimana perkembangannya. Apalagi jelas bahwa perusahaan yang berkiprah dalam industri pertahanan tidak ajan cepat menangguk laba. Justru proteksi negara sangat diperlukan karena harus menghindarkan diri dari godaan mendapat barang dari luar yang murah.

Ada tujuan-tujuan yang bukan sekadar keuntungan dan keekonomian belaka dalam industri pertahanan ini. Demikian pula bukan hanya TNI dan Polri saja yang menjadi pemangku kepentingan di dalamnya. Walhasil, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan industri pertahanan termasuk BUMN di dalamnya. Akuntabilitas publik adalah salah satu faktor yang harus ada dan kuat di dlmnya. [MASH]

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam