Insensitifitas Polri Terhadap Ancaman Kesatuan Bangsa

SUARA KAMI - Saya tidak setuju dengan statemen Kombes Awi Setiyono (AS) dari Polda Jatim bahwa larangan memakai atribut Natal yang disebarluaskan oleh kelompok Jemaah Ansyarus Duariah (JAS) sebagai bukan ancaman toleransi beragama. Setidak-tidaknya Polda Jatim harus menggunakan argumen yang lebih komprehensif tentang masalah ancaman, bukan hanya yang menurut anggapan subyektif atau legal formal saja. Ini sama saja dengan membiarkan api dalam sekam yang karena tidak tampak dan tak ada asap lalu dianggap tidak berpotensi membakar.

AP/Tempo.co/Mohammad Sajjad

Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak menganggap larangan memakai atribut Natal bagi muslim yang dilakukan Jemaah Ansyarus Syariah (JAS) di Mojokerto sebagai ancaman toleransi beragama.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Awi Setiyono larangan itu hanya bentuk ekspresi beragama yang dilindungi undang-undang. "Bukan ancaman, itu hanya ekspresi beragama saja," kata Awi, Senin, 22 Desember 2014.

Sebelumnya, JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) meminta pengusaha minimarket maupun mal tidak memaksa karyawannya yang beragama Islam untuk mengenakan atribut Natal, seperti topi santa dan bajunya. "Ini bukan tindak kejahatan. Kami hanya mengingatkan umat Islam bahwa ikut merayakan Natal itu enggak boleh," kata juru bicara JAS Indonesia Ahmad Fatih, Kamis, 18 Desember 2014. (Dikutip dari Tempo.co, Senin, 22 Desember 2014).

Polri makin lama makin tidak peka dalam menyikapi ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat karena para petingginya kehilangan sensitifitas terhadap bahaya yang bisa muncul. Mereka hanya berpegang pada peristiwa yang sudah terjadi dan bukan mengantisipasi kemungkinan akan adanya peristiwa yang bisa berdampak serius dalam jangka panjang. Kelompok-kelompok garis keras seperti JAS itu tentu akan merasa mendapat peluang dengan adanya pembiaran Polisi seperti ini dan cenderung meningkatkan kampanye-kampanye mereka. Apalagi jika ummat Islam dan ormas-ormas Islam mainstream juga berdiam diri. Maka api dalam sekam pun nanti akan berubah jadi kobaran tetapi dianggap normal belaka.

Kalau sudah seperti ini, akan makin jauh saja berharap bahwa ralyat akan mempercayai omongan dan kamoanye Polri sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Bagaimana mungkin orang akan percaya dengan aparat yang tidak peka terhadap bahaya yang mengancam? Negara dan masyarakat yang majemuk memerlukan kewaspadaan ekstra terhadap bahaya yang bisa merusak kebersamaan dan kesatuan. Dan alat negara seperti Polri adalah salah satu yang paling bertanggungjawab dalam hal ini. Sungguh sangat besar resiko bagi NKRI jika Polri ternyata menjadi bagian dari masalah dan bukan bagian dari pemecahan masalah bangsa!

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam