Menyimak Seruan Tokoh Lintas Agama Kepada Presiden Jokowi

SUARA KAMI - Keprihatinan para tokoh lintas agama terhadap krisis politik yang dihadapi pemerintah Presiden Jokowi (PJ) pasca pencalonan Kapolri, saya kira, merupakan indikator positif yang perlu diperhatikan dan diapresiasi. Seruan kelompok lintas-agama kepada bangsa dan penyelenggara negara, yang termaktub dalam 7 (tujuh) poin itu, perlu dicermati. Sebab, poin-poin tersebut merupakan inti persoalan dan sekaligus rekomendasi bagi solusi atasnya. 

Kompas.com

Tokoh Lintas Agama Serukan Penyelesaiaan KPK dan Polri di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Ini Seruan dari Tokoh Agama untuk Atasi Perseteruan KPK-Polri
Adapun seruan yang disampaikan tokoh agama dan kepercayaan itu adalah sebagai berikut, seperti yang dilansir oleh Kompas.com, Jumat, 6 Februari 2015:

1. Menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk tidak khawatir, was-was, dan tetap tenang menjalankan aktivitas.

2. Menyerukan kepada Presiden RI untuk terus secara sungguh-sungguh memimpin pemberantasan korupsi.

3. Mengetuk nurani Presiden RI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan sesuai konstitusi.

4. Menyerukan Presiden untuk mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, dan kapabel

5. Mendukung KPK dan Polri untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dalam kerangka memberantas korupsi.

6. Mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat kepentingan politik individu dan kelompok.

7. Mengingatkan KPK untuk kembali ke fitrahnya dan betul-betul menjaga dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Memang sesuai dengan kapasitas kelompok tsb, rekomendasi yang diberikan bukanlah hal-hal yang langsung operasional dan detil pelaksanaannya. Tetapi di antara poin-poin tsb ada yang bisa dilaksanakan secara kongkret dan tak memerlukan elaborasi yang rumit.

Misalnya saja poin ke 3 dan ke 4, hemat saya cukup langsung ke masalah 'straight forward'. Yaitu agar Presiden Jokowi "tidak ragu-ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan sesuai konstitusi". Demikian juga seruan agar Presiden Jokowi "mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, dan kapabel." Tentu orang bisa memperpanjang atau mempertanyakan lagi maksud kedua seruan tsb, namun buat saya sudah jelas: Para tokoh tsb menghendaki intervensi Presiden Jokowi dan mencari alternatif cakapaolri selain Budi Gunawan (BG).

Presiden Jokowi memang sangat memerlukan dukungan dari masyarakat sipil, termasuk dari organisasi lintas-agama ini, dalam rangka mengendalikan dan mengontrol krisis agar tidak meluber dan meningkatkan ancaman thd stabilitas politik, ekonomi, dan kamnas. Secara pragmatis, Presiden Jokowi juga perlu dukungan moral ini untuk menghadapi onslaught dari kelompok-kelompok kepentingan, termasuk yang datang dari parpol, Parlemen, dan Polri serta KPK. Dengan adanya seruan dari kelompok lintas-agama ini, Presiden Jokowi akan semakin confidence menghadapi mereka.

Semoga seruan tsb dibaca dan di maknai secara positif oleh para penyelenggara negara, serta oleh publik di Indonesia. Amin...

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam