Menelisik Daftar Cakapolri Baru Usulan Kompolnas

SUARA KAMI - Setelah pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, naga-naganya tak terselamatkan lagi, kini nama-nama baru cakapolri mulai beredar. Seperti sebelumnya, Kompolnas diserahi oleh Presiden Jokowi (PJ) untuk mengajukan nama-nama tsb untuk dipilih. Dan salah satu nama yang muncul adalah Kabareskrim Polri, Komjen Budi Waseso (BWs), yang belakangan namanya moncer setelah "penangkapan" terhadap Waka KPK Bambang Wijoyanto (BW) serta munculnya gugatan-gugatan terhadap para pimpinan lembaga antirasuah tsb, termasuk Ketua KPK, Abraham Samad (AS).

Kompas.com

Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Andjaya (kiri) dan mantan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Budi Waseso.

BWs yang dikenal sangat dekat dengan BG, tampaknya juga mendapat dukungan Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam, Tedjo Edhi Purdijanto (TEP). Namun BWs ternyata juga direspon negatif dari sementara kalangan masyarakat sipil. Menurut salah seorang anggota tim independen (tim 9), Widodo Umar (WU), nama BWs dianggap tidak tepat sebagai cakapolri karena kualifikasinya belum dianggap cukup, misalnya belum pernah menjadi Kapolda wilayah A sebagaimana Kapolri-Kapolri sebelumnya. WU tentu tidak main-main atau tanpa alasan kuat, karena latar belakang beliau sendiri adalah seorang mantan perwira Polri yang kemudian menjadi akademisi dan pakar masalah kepolisian yang dikenal luas. WU pastinya tahu banyak tentang persoalan persyaratan dan kualifikasi bagi pejabat tinggi Polri tsb. termasuk dan terutama untuk seorang Kapolri.

"Selama ini belum ada kepala Polri yang belum pernah menjadi kepala polda tipe A. Pak Timur Pradopo misalnya, dari bintang dua langsung jadi komjen dan akhirnya kepala Polri, dia sudah pernah jadi Kapolda Metro Jaya. Demikian juga dengan Pak Sutarman yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya," ujar anggota Tim Independen KPK-Polri, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi wartawan, seperti dilansir oleh Kompas.com Kamis, 5 Februari 2015.

Saya tidak ikut berdebat dalam soal kualifikasi tsb. hanya saja sebagai warga negara yang sangat prihatin terhadap kondisi Polri di tingkat elitenya, tampaknya pengusulan nama BWs akan berpotensi kontroversial. Siapapun tahu bahwa jabatan Kapolri, sama juga dengan jabatan Panglima TNI, tidak mungkin imun dari pengaruh dan kepentingan politik. Itu sebabnya, saya menyarankan, agar Presiden Jokowi mendengar aspirasi pihak lain, kendati Kompolnas menjadi pintu utama pengusulan cakapolri. Demikian pula, Kompolnas harus mau mendengar suara publik karena kredibilitasnya dalam kasus pencalonan BG sudah dipertanyakan. Peran Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas adalah sentral, padahal TEP adalah dari parpol yang berkepentingan menggolkan calonnya!

Memang adanya nama BWs tidak otomatis berarti nama-nama lain otomatis tersingkir. Hanya saja peringatan seperti yang dikemukakan WU perlu menjadi perhatian agar memperkecil munculnya komplikasi di kemudian hari yang mengganggu kinerja Presiden Jokowi. Saya yakin masih ada nama-nama lain yang bisa dipertimbangkan Presiden Jokowi, walaupun sayangnya nama Komjen Suhardi Alius (SA), konon sudah lenyap dari daftar usulan Kompolnas. Tanya mengapa?

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam