Menyimak Kerjasama Bela Negara Antara TNI dan Banser-Ansor

SUARA KAMI - Saya rasa maksud Panglima TNI, Jenderal Moeldoko (M) sangat baik, ingin mengajak Barisan Serbaguna (Banser) Ansor, NU, untuk terlibat dalam kewajiban bela negara. Menurut UUD NKRI 1945, Bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warganegara Indonesia, dan tentu saja kaum nahdliyyin, dimana Banser adalah bagian integral di dalamnya, juga ikut termasuk. Demikian juga ormas-ormas lainnya, baik yang berorientasi agama maupun bukan. Dengan kata lain, apa yang digagas oleh Panglima TNI adalah sesuatu yang mesti dihargai, diapresiasi dan didukung.

Net/Google Image

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko

Problem keamanan nasional di era global ini semakin kompleks, dan sampai tingkat tertentu, telah 'menjungkirbalikkan' paradigma keamanan nasional yang konvensional. Jika paradigma konvensional selalu bertumpu pada pandangan bahwa alat negara adalah kekuatan yang utama dalam mempertahankan kedaulatan, maka dengan terjadinya aksi terorisme seperti tragedi 11 September 2001, dan disusul dengan maraknya terorisme di seluruh dunia, yang sampai kini belum ada tanda-tanda dapat dikontrol dan, apalagi, diberantas, maka paradigma itupun menjadi tidak lagi relevan. Keamanan nasional sebuah negara kini harus memperhitungkan kekuatan yang disebut "non-state actors", para aktor non negara seperti organisasi teroris itu. Sebab nyatanya, baik pengaruh ideologi maupun kekuatan bersenjata mereka pun tak bisa diabaikan.

Moeldoko: Banser NU Harus Siap Ikut Tempur Bersama TNI
Panglima TNI Jendral Moeldoko meminta agar Barisan Ansor Serbaguna (Banser) selalu menyiapkan diri jika sewaktu-waktu diajak TNI untuk terjun dalam kerja membela negara.

"Ansor dan Banser bisa setiap saat bergerak bahu-membahu dengan TNI. Ansor kita lempari senjata langsung bergerak," kata Moeldoko kepada aktual.co saat menutup acara Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) angkatan ke-2 yang diikuti 120 anggota Banser di mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2).

Moeldoko menambahkan, TNI memang perlu melakukan sinergi dengan Banser untuk memperkuat pertahanan negara. Bahkan kewibawaan negara di mata negara lain akan meningkat dari sinergi ini.

"Negara lain ngeri sekali kalau tau TNI dan banser bersinergi," imbuh Moeldoko.

Kekuatan sistem pertahanan negara, lanjut Moeldoko, terbangun melalui sinergi semua elemen masyarakat. Hal ini secara gambalang disebut dalam UUD 1945 tentang kekuatan rakyat semesta. Ketentuan inilah ang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang tentang sistem pertahanan semesta, yang berarti bahwa negara menggerakkan semua sumber daya semesta untuk pertahanan. (Dikutip dari Aktual.co, Senin, 23/2/15)

Itulah sebabnya penguatan masyarakat sipil untuk bela negara menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Tentu saja, dalam hal ini tidak berarti harus dengan cara "melempar-lempari" kelompok sipil dengan senjata, tetapi lebih penting lagi adalah meningkatkan kesadaran terhadap mereka tentang keamananan nasional. Dan kesadaran tentang keamanan nasional (national security consciousness) hanya bisa terbangun jika dletakkan dalam konteks kesadaran memiliki negara-bangsa, dan kebangsaan (nasionalisme). Jika fondasi ini tak diperkuat, tak peduli berapa senjata pun yang diberikan kepada komponen masyarakat sipil seperti Banser-Ansor, akan muspro alias tak efektif.

Walhasil saya sangat sepakat jika TNI menintensifkan kampanye bela negara ini kepada komponen masyarakat sipil dengan memperdalam dan memperkuat landasan kesadaran terhadap keamanan nasional terlabih dahulu. Perkara memberikan pelatihan kesamaptaan dan kemampuan dalam menguasai persenjataan, bisa belakangan, Jika tidak, saya khawatir kemungkinan disalahgunakan akan sangat besar, apalagi kondisi masyarakat sipil kita yang kini sedang rapuh karena virus komunalisme, dan ideologi anti-kebangsaan yang dibiarkan marak berkembang. Penguasaan kemampuan fisik dan senjata, justru akan berbahaya dan mengundang kekhawatiran yang sejatinya tidak perlu.

Selamat utk TNI yang menggelorakan semangat bela negara, semoga akan menjadi penguat rasa kebangsaan Indonesia yang kini terancam kian meredup.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam