Isyarat Presiden Jokowi Mengganti Cakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG)

SUARA KAMI - Penggantian cakapolri itu belum resmi memang. Tetapi kalau yang bicara adalah seeorang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), saya rasa 'hal yang mustahal' kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Maka itu, ketika Mensesneg Pratikno (Pr) mengutarakan perlunya Komjen Pol Budi Gunawan (BG) mundur dari pencalonan Kapolri, artinya Istana (baca = Presiden Jokowi) pun pandangannya sama. Mudah ditebak bahwa BG juga tak akan serta merta menuruti permintaan tsb, karena saat ini sedang "rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas" bertahan sebagai cakapolri. Bahwa soal lantik melantik Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, itu benar; namun karena BG ibaratnya sudah "kalah cacak, menang cacak," maka perjuangan akan jalan terus.

Net

Komjen Pol Budi Gunawan (BG)

Istana Minta Budi Gunawan Mundur dari Calon Kapolri
Pihak Istana menilai pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah menjadi dilema. Di satu sisi, Budi sudah disetujui DPR. Di lain sisi, Budi telah menjadi tersangka di KPK. Karena itu, Istana mendorong Budi mengundurkan diri.

"Tentu saja sangat indah kalau misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," ujar Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Dengan kondisi sekarang, lanjut Pratikno, Presiden tidak harus mengucapkan permintaan agar Budi mundur. Budi sendiri harus paham bahwa Presiden menghadapi dilema menghadapi realita politik di DPR dan di masyarakat. (Dikutip dari RMOL.CO, Selasa, 03 Februari 2015)

Hemat saya, taktik Istana meminta BG mundur ini tepat. Meski ada resiko, dengan cara ini Presiden Jokowi ingin segera membatasi dan mengakhiri komplikasi politik pasca pemberhentian Kapolri jenderal Sutarman dan pencalonan BG, dengan memilih cakapolri yang baru. Secara politik, langkah ini membantu Presiden Jokowi dalam rangka segera bisa fokus kepada kinerja kabinet dan melakukan konsolidasi kembali dengan PDIP dan KIH serta pendukungnya baik di Parlemen maupun di luar Parlemen. Relasi dengan KMP pun bisa dijalin dengan meneruskan apa yang telah dicapai Presiden Jokowi saat bersilaturahim dengan Prabowo Subianto (PS) dan pimpinan-pimpinan parpol KMP.

BG dan para pendukungnya di Polri maupun di parpol tentu tidak akan menerima tawaran Presiden Jokowi begitu saja tanpa adanya kompensasi politik maupun non-politik yang bisa mereka terima. Inilah yang mesti dicari solusinya dengan bijak oleh Presiden Jokowi, karena BG tidak sendiri. Elit parpol pendukung BG, termasuk Megawati Sukarnoputri (MS), Surya Paloh (SP), dan JK yang selama ini konsisten dalam mendukung pencalonan BG tentu akan meminta Presiden Jokowi melakukan trade-off politik, suatu hal yang sangat lumrah dalam permainan politik. Secara politik riil Presiden Jokowi masih sangat sulit untuk mengambil jarak terlalu jauh dari mereka; apalagi mandiri total.

Walhasil, tawaran Presiden Jokowi agar BG mundur merupakan langkah taktis penting: ia adalah isyarat bahwa Istana sudah firm dengan keputusan akan memilih cakapolri baru. Ini sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh sebagian publik yang menginginkan ada keputusan Presiden Jokowi yang tegas untuk keluar dari kemelut yang menguras energi dan merugikan bangsa dan negara.

Semoga sukses.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam