Menteri Puan Jebul Masih Menjabat DPP PDIP

SUARA KAMI - Belum rampung urusan cakapolri, kini Presiden Jokowi (PJ) bakal diberi PR baru: terkait Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (PM). Kali ini, Presiden Jokowi pasti akan dipertanyakan komitmennya terhadap independensi para Menterinya dari parpol pengusung, yangg dibuktikan dengan kesediaan mereka untuk tidak lagi menjadi pengurus parpol.

TEMPO/Aditya Herlambang Putra

Puan Maharani disambut siswa saat mengunjungi SD Kartika X -3, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rabu 28 Januari 2015. Kunjungan Puan, dalam rangka untuk penyuluhan rajin minum susu, cuci tangan pakai sabun, serta meninjau berbagai fasilitas yang ada di sekolah.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai keberadaan Puan Mahari dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melanggar komitmen Presiden Joko Widodo. Status itu mestinya ditanggalkan ketika Puan dilantik sebagai menteri. "Ini kan perintah Presiden," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 2 Februari 2015, seperti dilansir oleh Tempo.co, (3/2/15).

Posisi Ketua DPP PDIP Bidang Politik hingga kini masih disandang Puan Maharani. Politikus PDIP, Tb. Hasanuddin, menjelaskan, posisi itu baru akan dilepas Puan seusai Kongres PDIP pertengahan tahun ini. Sikap Puan tersebut dianggap melanggar komitmen. Sebab, semua menteri yang berlatar belakang partai politik diminta Jokowi mundur dari penugasan partai.

Menurut Yunarto, alasan Puan tidak bisa diterima lantaran Jokowi meminta komitmen itu dari menterinya yang berasal dari partai. Ia menduga Puan masih bisa bertugas di partai karena ada tekanan dari partai pengusung pemerintah. "Kompromi itu ada batasannya. Kalau itu betul terjadi, artinya Jokowi masih terkungkung oleh kekuatan politik," ujarnya. (Dikutip dari Tempo.co, Selasa, 3/2/15)

Ndilalah kersane Gusti Allah, lha kok malah PM yang merupakan Menteri dari PDIP yang tetep tidak mau lengser keprabon sebagi pengurus di DPP PDIP. Mungkin nanti PDIP akan mbulet dengan segala macam alasan. Tetapi rakyat Indonesia saya kira akan lebih banyak yang tidak setuju dengan alasan apapun. Mereka hanya akan bisa menerima PM mundur sebagai pengurus DPP PDIP, titik!

Presiden Jokowi mungkin sudah pernah menanyakan atau menegur secara halus. Tetapi karena PM adalah puteri boss PDIP, maka pertanyaan atau teguran Presiden Jokowi bisa jadi dianggap angin lalu. Inilah hikmah dari transparansi publik yang positif bagi akuntabilitas para pejabat negara. Coba kalau tidak ada keterbukaan seperti ini, mana bisa publik tahu dan bertanya soal ini? PM seharusnya punya rasa malu dan respek terhadap Presidennya, dan segera omong di publik bahwa dirinya mundur dari jabatan di DPP PDIP, atau kalau memang masih mau ngurus parpol ya mundur sebagai pejabat di Kabinet Presiden Jokowi.

Kendati ini sejatinya urusan sangat mudah, tetapi bisa juga menjadi ihwal yang ruwet bagi Presiden Jokowi kalau tidak segera diselesaikan. Media akan sangat gencar memberitakan masalah ini dan nanti akan ditambah-tambahi dengan spekulasi-spekulasi yang macam-macam. Pendek kata, dari kriwikan akan menjadi grojogan, kalau istilah Jawanya. Alias hal sepele bisa menjadi gedhe. Sudahlah Bu Puan, bantulah Presiden Jokowi dengan hati yang semeleh dan tulus demi mencapai Indonesia Hebat!

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam.