 |
Tempo.co
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (tengah) berbincang dengan anggota dewan ketika menghadiri paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. ANTARA/Wahyu Putro A
|
"Kemarin, kan, Pak Mensesneg (Pratikno) sudah mengimbau (Budi Gunawan) agar mengundurkan diri. Tapi, setelah kami komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya," kata Badrodin di Kantor Presiden, Rabu, 4 Februari 2015.
Badrodin mengatakan, setelah proses praperadilan selesai, Budi Gunawan berharap sudah bisa menentukan sikap apakah akan mundur atau tidak dari pencalonan sebagai Kapolri. "Mudah-mudahan setelah proses praperadilan selesai beliau sudah bisa menentukan sikapnya untuk mundur atau tidak," katanya.
Menurut Badrodin, jika dilakukan secara maraton, sidang praperadilan bisa selesai dalam waktu sepekan. "Insya Allah, praperadilan kalau sidang maraton bisa selesai dalam waktu satu minggu," katanya.
Kemarin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan konflik seputar pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri akan mendapat solusi yang terbaik jika Budi mengundurkan diri. "Akan lebih indah jika Budi Gunawan mundur dari pencalonan," katanya. Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo kini masih mengkaji aspek hukum dan politik sebelum memutuskan nasib Budi Gunawan. (Tempo.co, Rabu, 4 Pebruari 2015)
Implikasi Penolakan Budi Gunawan Mundur dari Cakapolri
Penolakan Komjen Budi Gunawan (BG) untuk mundur dari pencalonan sebagai Kapolri, hemat saya, justru malah kian melempangkan jalan bagi Presiden Jokowi (PJ) untuk tidak melantiknya dan untuk segera mencari pengganti cakapolri baru.
Mengapa saya berpandangan demikian? Ada beberapa alasan:
1). Penolakan BG tsb, dari perspektif etik, mengesankan bahwa yang bersangkutan lebih mengedepankan kepentingan diri dan kelompok pendukungnya. Jika benar bahwa himbauan Mensesneg agar BG mundur itu juga diketahui Presiden Jokowi, artinya sang Presiden secara implisit juga meminta hal sama. Selayaknya BG bisa "tanggap ing sasmita" dan "iso ngrumansani" bahwa Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk tidak melantik dan sedang memberi jalan mundur yang elegan baginya.
2). Argumen BG bahwa ia menunggu putusan pra-peradilan, juga tidak kuat. Sebab putusan Pengadilan tentang pra-peradilan tsb, menurut para pakar hukum, tidak bisa merubah status BG sebagai tersangka. Aturan main yang selama ini diterapkan oleh KPK dalam kasus tipikor, sekali seseorang menjadi tersangka, ia akan menjadi terdakwa. KPK tidak punya wewenang mengeluarkan SP3. Dan dalam praktik selama ini tidak seorangpun tersangka yang tidak berujung masuk bui.
3). Secara politis, posisi Presiden Jokowi cukup kuat menghadapi dampak pembatalan pelantikan BG, sebab lampu hijau dari DPR juga diberikan jika beliau mau mencari cakapolri baru. Hanya saja, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan masak-masak tentang siapa figur baru cakapolri nanti, sehingga tidak menciptakan penolakan baik dari elit politik pendukung beliau maupun dari publik.
4). Seandainya penolakan BG dituruti oleh Presiden Jokowi, maka hal itu malah bisa menjadi preseden buruk di dalam praktik kenegaraan; yaitu ada kemungkinan cakapolri yang menolak mematuhi Presiden, nanti bersikap mbalelo di kemudian hari atau tidak mengindahkan perintah Presiden sebagai atasannya. Sulit membayangkan relasi kerja antara Kapolri dengan Presiden yang seperti itu. Implikasinya kepada keamanan nasional juga sangat serius.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, hemat saya, langkah Presiden Jokowi meminta dengan baik-baik agar BG mundur merupakan langkah elegan dan sekaligus efektif untuk membatasi keruwetan serta membendung peluberan (spill over) masalah yang tak perlu. Publik di dalam negeri dan luar negeri pun justru akan makin berpihak kpd Presiden Jokowi dan bersimpati kepada beliau karena sudah memberikan peluang yang baik dan santun, namun tetap tegas dan firm.
Salut Pak Jokowi...
Penulis: Prof.Muhammad AS Hikam
0 Response to "Inilah Implikasi Penolakan Budi Gunawan Mundur dari Cakapolri Menurut AS Hikam"