[Fenomena Cakapolri] Polri Juga Harus Transparan Soal Komjen Budi Waseso

SUARA KAMI - Polri berpotensi kian terbelit dengan masalah para elitnya dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan miring mengenai dirinya. Komjen Budi Waseso (BWs), Kabareskrim Polri yang baru dan sangat gencar melakukan manuver terhadap pimpinan-pimpinan KPK, kini diberitakan pernah dilaporkan ke Kabareskrim Polri pada 2012. Kabar seperti ini potensial akan digoreng dan disebarluaskan ke publik, apalagi jika respon pihak Polri yang tidak tegas dan cepat. Reaksi Wakapolri, Badrodin Haiti (BH), yang hanya bilang tidak tahu saya kira jauh dari memadai, apalagi transparan.

Tribunnews.com

Komjen Pol Budi Waseso

Badrodin juga tidak mengetahui kasus apa yang pernah dilaporkan ke Bareskrim pada tahun 2012 lalu. Namun ia berjanji akan mendalami kasus dugaan Pidana itu.

"Saya tidak mengerti betul kasusnya apa. Saya kan juga tidak mendalami itu. Karenanya nanti harus dicek dulu," kata Badrodin. (Dikutip dari Tribunnews.com, Jumat, 06/02/2015)

Publik tidak akan percaya dan/atau puas dengan jawaban "enteng" seperti itu, dan kalau itu diulang-ulang juga, akan muncul pertanyaan berikut: "Lalu apa yang anda (BH) ketahui, dan kapan anda tahu?". Pertanyaan publik seperti itu pernah diajukan kepada Presiden Nixon dalam skandal Watergate yang tersohor yang mengakibatkan beliau mundur dari jabatannya.

Dalam situasi seperti saat ini, nyaris sulit untuk menghindari manuver-manuver kontra karena informasi yang kian terbuka. Dalam kasus BWs ini, laporan tsb dibuat oleh 3 orang perwira Polisi ke Kabareskrim yang merasa diperlakukan tidak adil dalam urusan mutasi personel pada 2012. Saat itu BWs menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) di Mabes Polri. Sayangnya, laporan tsb, konon, belum diproses tuntas sehingga statusnya sampai hari ini tidak jelas.

"Waktu itu Budi Waseso masih berpangkat Brigjen. Dia menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) di Mabes Polri yang ngurusin mutasi-mutasi anggota Polri," kata Wakil Koordinator Kontras, Chrisbiantoro di kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2015).

Chrisbiantoro menjelaskan, pada tahun 2012 itu Jenmard dimutasi ke Mabes Polri sebagai perwira non job di bagian Pelayanan Masyarakat (Yanma). Mutasi non job semacam itu biasanya dilakukan jika seorang polisi melakukan pelanggaran.

"Sementara Pak Jenmard tidak merasa melakukan pelanggaran. Dulu kami pernah ketemu beliau, dia cerita seperti itu," katanya.

Jenmard bersama 3 perwira lain yaitu Komisaris Besar Ishak Robinson Sampe sebagai Irwasda Polda Sulut lalu Kabid Propam Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Stephanus Lumowa dimutasi tanpa jabatan di Yanma Polri. Ketiganya diduga dimutasi atas tuduhan suap yang dilaporkan Karopaminal Brigjen Budi.

Jenmard melaporkan balik Budi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan tindak pemalsuan atas keterangan palsu yang menjadi dasar mutasinya pada bulan Juni 2012. Jenmard melaporkan Budi pada tahun yang sama. Namun kala itu Budi telah dipindahtugaskan sebagai Kapolda Gorontalo.

"Saat itu Kabareskrimnya Pak Sutarman. Sampai sekarang kasus ini belum selesai," kata Chris.

Oleh karena itu ia meminta Bareskrim agar melanjutkan laporan itu. Terlebih saat ini Budi Waseso masuk dalam kandidat calon Kapolri. (Dikutip dari DetikNews, Jumat, 06/02/2015)

Terlepas dari bagaimana keputusan terhadap laporan tsb, yang jelas kasus ini sudah terbuka bagi publik dan tentu akan berdampak kepada BWs dan jajaran elit Polri. Publik akan memantau dan menyoroti bagaimana elite Polri akan menyelesaikan kasus tsb. Berikutnya, masalah ini tentu akan dikaitkan pula dengan pencalonan BWs oleh Kompolnas sebagai salah satu alternatif Kapolri baru. Kompolnas pun akan kian dipertanyakan kredibilitasnya, bila nanti tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai soal ini. Dan tentu pihak Istana pun demikian.

Saya berharap Wakapolri dan jajarannya segera membuat klarifikasi publik untuk menghindari eskalasi masalah. Tidak ada gunanya dan bahkan akan sangat kontra produktif jika jawaban BH hanya mengelak dan mengatakan tidak tahu. Sikap ini makin menunjukkan bahwa dirinya tidak "in control" terhadap situasi dan dinamika di dalam lembaga yang sangat strategis itu. Saya juga berharap BWs bisa memberikan klarifikasi tentang hal tsb kepada publik agar beliau bisa bekerja dengan lebih fokus dan konsentrasi penuh. Polri adalah milik bangsa dan NKRI yang sangat berharga dan strategis bagi keberadaannya. Jangan sampai ia lemah karena terganggu oleh konflik para elitnya.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam