DPRD DKI Jakarta, Shame On You [Daftar Proyek Aneh yang Dibongkar Ahok]

SUARA KAMI - Ontran-ontran soal anggaran siluman yang kini menjadi 'casus belli' kemurkaan para politisi DKI Jakarta terhadap Gubernur Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M, yang biasa dipanggil Ahok terbuka sudah. Sambil menanti hasil penyelidikan tim Hak Angket yang dibuat oleh wakil rakyat itu, dan respon Pemda DKI Jakarta, publik Jakarta (dan seluruh Indonesia serta dunia, sebetulnya) bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana korupsi direkayasa, direncanakan, dan dieksekusi. Dan jika ketahuan, bagaimana pula cara menutupinya, kalau perlu dengan suatu taktik permainan mencari kesalahan (blame game) yang paling vulgar dan dungu sekalipun!

DPRD DKI Jakarta mungkin mengira bahwa tindakan mereka sudah sangat canggih, termasuk memakai tutup legal dan politik yang di permukaan tampak legitimate. Namun para politisi itu tampaknya tidak menghitung faktor psikologi orang yang sedang diserang yaitu Ahok. Secara hitungan biasa, mungkin tekanan legal dan politik seperti yang digeber oleh politisi-politisi itu sangat efektif untuk membuat seorang Gubernur, yang notabene sendirian tanpa dukungan partai itu, akan ciut nyalinya. Kalaupun tidak melakukan kapitulasi alias menyerah, dia minimum akan mengajak kompromi. Secara normal, tidak ada yang salah dengan kompromi bukan? Apalagi kalau ternyata manti hasilnya adalah "win-win selusin" (win win solution).

Tapi Ahok bukan tipe pemimpin 'normal', jika normalitas adalah mengikuti definisi para politisi, parpol, dan pihak-pihak yang ingin melakukan manipulasi anggaran Pemda DKI Jakarta yang puluhan bahkan ratusan trilyun itu! Ahok justru menganggap normalitas mereka sebagai kegilaan dan membuatnya kian geram. Alih-alih mau menjadi "normal", Ahok malah dengan lantang memproklamasikan diri sebagai "orang gila". Dan tentu resikonya adalah kemarahan kolektif parpol, politisi, dan kelompok-kelompok kepentingan itu. Ahok pun dicap rame-rame sebagai menjadi "DPRD's enemy numero uno," atau "the most hated person" di DPRD DKI Jakarta. (Baca: Menonton Pentas Tragedi Betawi, Berjudul: "Ahok").

Karena Ahok sudah memposisikan diri, dan diposisikan sebagai "musuh DPRD nomor wahid" maka beliau malah punya ruang lebih bebas untuk melakukan manuver kontra: membeberkan 'kegilaan' lawan dalam manipulasi anggaran. Dan itulah yang kemudian membawa orang Belitung tsb bertandang ke Istana, ke KPK, dan media. Hasil sementara dari manuver ini adalah terkuaknya kebobrokan praktik penyusunan anggaran yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Publik kini bisa dengan mudah menganalisa dan menemukan kerancuan nalar dan kongkalikong yang dilakukan oleh para wakil rakyat di ibu kota tsb dalam rangka membagi-bagi alokasi uang rakyat.

Ini Daftar Proyek Aneh yang Dibongkar Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan semua usulan tambahan kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Total proyek itu senilai Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang mencapai Rp 73 triliun. Dia menyebut dana sebesar itu sebagai anggaran siluman, rekayasa Dewan.

Beberapa kegiatan yang diusulkan anggota DPRD Komisi E, bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari dokumen yang dibagikan Ahok ke media, banyak usulan anggota Dewan yang cukup mencolok. Misalnya, pengadaan buku trilogi Ahok senilai Rp 30 miliar, alat peraga robotika untuk siswa SMA dan SMK senilai Rp 10 miliar, perpustakaan di luar ruangan Rp 20 miliar, dan lainnya.

Berikut ini sebagian proyek tambahan itu:
- Pengadaan buku trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat Rp10 miliar
- Pengadaan buku trilogi Ahok: dari belitung menuju istana Rp10 miliar
- Pengadaan buku trilogi Ahok: Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara ku membangun Rp10 miliar
- Pengadaan alat peraga robotika untuk SMA/SMK Rp10 miliar
- Pengadaan CNC simulator untuk sekolah Rp4 miliar
- Pengadaan modul sertifikasi test of english for international communication Bridge (TOEIC) Rp20 miliar
- Profesional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp25,5 miliar
- Perlengkapan smart learning system SD Rp4,5 M
- Perlengkapan smart learning system SMP Rp4,5 M
- Buku pedoman Komite Sekolah SD Rp500.000.000
- Buku pendoman Komite sekolah SMA Rp500 juta
- Buku pedoman komite sekolah SMP Rp500 juta
- Buku Pramuka Rp 1 miliar
- Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar
- Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar
- Pengadaan audio class SMA/SMK Rp 4,5 miliar
- Pengadaan peralatan audio class SMP Rp3,5 miliar
- Pengadaan sains bidak teknologi rekayasa SMKN 1 Jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi rekayasa SMKN 26 Jaksel Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidak teknologi rekayasa SMKN 34 jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 39 jakpus Rp 3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 5 Jaktim Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 52 jaktim Rp3 milar
- Pengadaan sains bidang tekonologi SMKN 54 jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sistem pengembangan model pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Rp 15 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SD Rp 4,5 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SMA/SMK Rp 4 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SMP Rp 4,5 miliar
(Dikutiip dari: Tempo.co, Sabtu, 28/2/15)

Tentu saja DPRD DKI cs tak akan tinggal diam dan sudah menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Tetapi yang kita saksikan saat ini adalah keberhasilan Ahok untuk sementara membuka mata publik Jakarta, dan Indonesia serta dunia. Maka terdengarlah koor di mana-mana: "DPRD DKI, SHAME ON YOU!"

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam