Memaknai Isu "Pemakzulan" Terhadap Presiden Jokowi

SUARA KAMI - Bukannya melakukan konsolidasi internal agar partai lebih solid, PDIP justru seperti rumah tangga yang sedang retak. Setelah kegaduhan membentuk DPR tandingan, lalu disusul penolakan kenaikan BBM, kini ada "goro-goro" baru soal pemakzulan Presiden Jokowi (PJ) yang sumbernya dari internal PDIP sendiri. Motornya juga sama, politisi senior PDIP di DPR, Effendi Simbolon (ES). Kalau dalam masalah DPR tandingan dan BBM, barangkali publik masih melihat ada rasionalitasnya, tetapi sebaliknya dengan kini mencuatkan isu pemakzulan thd Presiden Jokowi. Bukan saja karena kedengaran aneh, masak isu sensitif seperti ini deicuatkan oleh politisi PDIP, tetapi juga susah dinalar. Pasalnya, argumen ES tentang 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi, tidak cukup untuk dijadikan dasar bagi skenario yang terburuk pun tentang kemungkinan sebuah pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Secara pribadi, ES berhak untuk kecewa pada Presiden Jokowi dengan berbagai alasan, misalnya karena pembagian kedudukan politik bagi dirinya atau kelompoknya di partai. Tetapi jika kemudian ditarik terlalu jauh, menurut saya ES cuma melakukan sebuah manuver politik yang malah memperlemah soliditas DPP PDIP dan partai secara keseluruhan.

Kompas.com

Dua politisi PDI-P Joko Widodo dan Effendi MS Simbolon

Effendi mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.

"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015). (Dikutip dari Kompas.com, 26/1/2015)

Pemerintahan Presiden Jokowi jelas tidak berjalan mulus dan cincay, karena berbagai halangan struktural baik yang berasal dari dalam maupun dari luar harus beliau hadapi nyaris sendirian. Beda dengan Presiden SBY sebelumnya yang solid didukung PD, selain rakyat pemilih. Bahkan sejak Presiden Jokowi jadi capres pun internal DPP PDIP tidak solid. Hanya karena kewibawaan Mbak Mega saja yang membuat pencapresan Presiden Jokowi mulus, tetapi dalam perjalanannya, kubu yang menolak mantan Gubernur DKI tsb masih juga keukeuh dan tak berhenti bermanuver. Apalagi setelah pembagian kue Kabinet terasa kurang nyaman bagi kubu tsb, kian terang-terangan pula mereka menyatakan penolakan thd Presiden Jokowi. Kesempatan pun tiba dengan muncul dan maraknya ontran-ontran cakapolri. Inilah pintu masuk yang terbuka untuk menggembosi Presiden Jokowi secara frontal. Dan statemen ES tentang isu pemakzulan, hemat saya, adalah salah satu pukulan jab ke arah Presiden Jokowi. Isu yang sangat sensitif seperti ini pun ditarik-tarik tanpa risih atau memikirkan implikasinya terhadap pandangan publik dan soliditas PDIP sendiri.

Saya kira, mBak Mega juga tidak diuntungkan atau terbantu apa pun dengan manuver vulgar ES tsb. Justru sebaliknya hasilnya adalah terciptanya citra negatif berupa terjadinya keretakan yang parah di elit DPP PDIP. Kalaulah ES berdalih bahwa manuvernya ini adalah dlm rangka memuluskan Budi Gunawan (BG) sebagai cakapolri, tetapi persepsi publik justru sebaliknya: ini merugikan upaya Mbak Mega untuk mencari solusi yang win-win, karena beliau harus membayar ongkos yang lebih besar, sementara belum tentu BG akan lolos. Setidaknya akan muncul pertanyaan, apakah dukungan DPP PDIP mulai kendor terhadap Presiden Jokowi yang digadang-gadang sendiri dan diperjuangkan mati-matian oleh puteri sulung alm. Bung Karno tsb?

Manuver ES adalah cermin masih adanya keretakan dalam elit DPP PDIP, karena kubu penolak Presiden Jokowi hilang akal setelah manuver-manuver sebelumnya kandas. Ini harus diwaspadai oleh mBak Mega dkk, karena bisa jadi akan disambut oleh para penjonru di media dan publik dan digunakan sebagai peluru politik lawan. Sebuah pertanyaan menggelitik adalah, apakah model peng "Gusduran" sedang direncanakan terhadap Presiden Jokowi? Publik masih ingat bahwa dalam pemakzulan Presiden ke 4 dulu, peran orang dari partai pengusung (PKB), yaitu alm Mathori Abdul Jalil (MAJ), dalam memperlancar proses tsb juga sentral. Saya berharap semoga hal itu tak terulang kembali. Republik ini terlalu penting dan terlalu besar untuk dipermainkan oleh para politisi sontoloyo (poliyo) untuk memenuhi ambisi dan nafsu kepentingan mereka.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam