SUARA KAMI - Perkembangan politik pasca Munas Golkar di Bali, ternyata bukan hanya terbatas di batang tubuh partai Orba tersebut, tetapi imbasnya terkait dengan keberlangsungan KMP, koalisi besutan Prabowo Subianto (PS) dkk yang kini menguasai DPR RI. Perkembangan yang saya maksud adalah pertikaian internal antara dua pentolan KMP, Aburizal Bakrie (ARB) vs Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berawal dari kesepakatan mendukung Perppu Pilkada yang diajukan beberapa waktu menjelang berakhirnya Pemerintahan SBY. Semua orang tahu, ini diawali ketika Partai Demokrat (PD) melakukan manuver politik "Gajah" dengan walk-out di dalam sidang paripurna yang kemudian melahirkan UU Pilkada yang menetapkan mekanisme Pilkada tidak langsung. SBY kemudian merasa langkah partainya keliru dan kemudian menerbitkan Perppu Pilkada menggantikan UU sebelumnya. Hasil dari drama "Gajah" itu adalah: PD masuk ke dalam KMP dengan mendapatkan berbagai posisi strategis di Parlemen (MPR dan DPR). Pada saat yang sama SBY mempertahankan citra seolah-olah masih konsisten dengan sistem Pilkada langsung (Pildasung)!
Sayangnya, sikap dan manuver SBY dan PD tersebut terlanjur dianggap sebagai sebuah penghianatan, bukan saja oleh parpol dalam kubu KIH, tetapi juga sebagian publik di Indonesia. Alasan SBY dan PD bahwa mereka sudah membuat Perppu Pilkada, tidak serta merta mendapat respon positif, karena masih belum ditetapkan sebagai UU yang permanen oleh DPR. Kini kecurigaan terhadap PD makin nyata setelah Golkar terang-terangan menolak Perppu tsb ditetapkan sebagai UU dan menggunakan penolakan tsb sebagai iming-iming bagi pendukung pencalonan ARB sebagai Ketua Umum dalam Munas di Bali. Tak pelak lagi SBY dan PD pun langsung mencap Golkas sebagai pengkhianat dengan alasan bahwa ada kesepakatan bahwa KMP mendukung Perppu nanti. Singkat cerita, "pengkhianat" yang satu pun berantem dengan "pengkhianat" yang lain. Apa akibatnya terhadap KMP?
Jika PD dan Golkar tidak bisa didamaikan, maka PD akan desersi ke kubu KIH. Ini akan menjadi pukulan berat bagi KMP yang juga sudah ditinggal PPP. Berikutnya, jika SBY kemudian mengajak Hatta Rajasa (HR) agar meninggalkan KMP, maka PAN pun akan hengkang. KMP hanya tersisa Gerindra, Golkar, dan PKS. Dan ini jelas merupakan kiamat politik bagi kubu oposisi tsb di Parlemen. Kalau kubu Agung Laksono (AL) nanti berhasil menggelar Munas Golkar tandingan, dan kemudian mendapat dukungan legal dan politik, kemungkinan terjadinya hijrah Golkar dari KMP juga makin besar. Walhasil, soliditas KMP yang digembar-gemborkan beberapa waktu belakangan, bisa bernasib seperti rumah-rumahan dari kartu remi. Begitu tertiup angin, langsung lenyap. (Baca Juga: SBY VS Golkar Soal Perppu Pilkada, "Sakitnya Tuh Di sini")
Masalahnya, mampukah KIH bermain cantik dan cerdas dalam menyikapi dan memanfaatkan peluang dari konflik internal di KMP ini? Tampaknya hal ini masih merupakan tanda tanya besar, mengingat kemampuan bermanuver para politisi KIH yang belum lihay saat menghadapi krisis di DPR beberapa waktu lalu. PDIP, sebagai pemimpin koalisi KIH, seharusnya memanfaatkan politsi sekaliber Pramono Anung (PA) dan Arya Bima (AB) dalam mengambil langkah-langkah strategis. Bukan malah memberikan podium kepada politisi-politik yang keras bicaranya, tetapi malah kontra-produktif hasilnya. [ASHikam]
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam
Referensi: Survei Mengatakan Golkar Berhianat Kepada SBY (Tempo.co)
 |
Suara Kami Ilustrasi |
Sayangnya, sikap dan manuver SBY dan PD tersebut terlanjur dianggap sebagai sebuah penghianatan, bukan saja oleh parpol dalam kubu KIH, tetapi juga sebagian publik di Indonesia. Alasan SBY dan PD bahwa mereka sudah membuat Perppu Pilkada, tidak serta merta mendapat respon positif, karena masih belum ditetapkan sebagai UU yang permanen oleh DPR. Kini kecurigaan terhadap PD makin nyata setelah Golkar terang-terangan menolak Perppu tsb ditetapkan sebagai UU dan menggunakan penolakan tsb sebagai iming-iming bagi pendukung pencalonan ARB sebagai Ketua Umum dalam Munas di Bali. Tak pelak lagi SBY dan PD pun langsung mencap Golkas sebagai pengkhianat dengan alasan bahwa ada kesepakatan bahwa KMP mendukung Perppu nanti. Singkat cerita, "pengkhianat" yang satu pun berantem dengan "pengkhianat" yang lain. Apa akibatnya terhadap KMP?
Jika PD dan Golkar tidak bisa didamaikan, maka PD akan desersi ke kubu KIH. Ini akan menjadi pukulan berat bagi KMP yang juga sudah ditinggal PPP. Berikutnya, jika SBY kemudian mengajak Hatta Rajasa (HR) agar meninggalkan KMP, maka PAN pun akan hengkang. KMP hanya tersisa Gerindra, Golkar, dan PKS. Dan ini jelas merupakan kiamat politik bagi kubu oposisi tsb di Parlemen. Kalau kubu Agung Laksono (AL) nanti berhasil menggelar Munas Golkar tandingan, dan kemudian mendapat dukungan legal dan politik, kemungkinan terjadinya hijrah Golkar dari KMP juga makin besar. Walhasil, soliditas KMP yang digembar-gemborkan beberapa waktu belakangan, bisa bernasib seperti rumah-rumahan dari kartu remi. Begitu tertiup angin, langsung lenyap. (Baca Juga: SBY VS Golkar Soal Perppu Pilkada, "Sakitnya Tuh Di sini")
Masalahnya, mampukah KIH bermain cantik dan cerdas dalam menyikapi dan memanfaatkan peluang dari konflik internal di KMP ini? Tampaknya hal ini masih merupakan tanda tanya besar, mengingat kemampuan bermanuver para politisi KIH yang belum lihay saat menghadapi krisis di DPR beberapa waktu lalu. PDIP, sebagai pemimpin koalisi KIH, seharusnya memanfaatkan politsi sekaliber Pramono Anung (PA) dan Arya Bima (AB) dalam mengambil langkah-langkah strategis. Bukan malah memberikan podium kepada politisi-politik yang keras bicaranya, tetapi malah kontra-produktif hasilnya. [ASHikam]
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam
Referensi: Survei Mengatakan Golkar Berhianat Kepada SBY (Tempo.co)
0 Response to "Gara-Gara Sesama "Penghianat" Bertarung, KMP Bisa Mati di Tengah-Tengah"