Presiden Jokowi Larang Para Menterinya Ketemu DPR

SUARA KAMI - Elok!. Inilah bukti satu lagi bahwa Presiden Jokowi bukan pemimpin yang lembek atau gampang ditakut-takuti oleh DPR, parpol, atau kelompok koalisi parpol terutama KMP. Keputusan beliau melarang para Menterinya memenuhi panggilan rapat DPR adalah langkah politik yang tepat walaupun tentu akan membuat KMP kian berang. Alasan Presiden bahwa rapat dengan DPR belum perlu karena DPR sendiri belum beres rumah tangganya. Yang kedua karena Pemerintah baru sebulan bekerja jadi belum ada yang perlu atau mendesak untuk ditanyakan oleh DPR.

Net

Presiden Joko Widodo

Sikap Presiden tepat, karena jika diikuti bisa saja hanya akan dipolitisasi untuk memperkuat posisi tawar KMP vis a vis KIH. Belum lagi kini sudah mulai ada keinginan pihak oposisi untuk melakukan interpelasi soal kebijakan harga BBM. Nafsu KMP untuk melemahkan kinerja Pemerintah bisa sangat membahayakan jika nanti para menteri tidak solid dalam menghadapi DPR. Politik belah bambu sangat mungkin dilakukan oleh para politisi Senayan agar publik tidak lagi mempermasalahkan kekisruhan yang mereka bikin sendiri itu.

Presiden Joko Widodo melarang semua menterinya rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, saat ini lembaga legislatif itu masih terbelah dua antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat.

"Iya dong (dilarang rapat), kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 24 November 2014.

Apalagi, kata Jokowi, pemerintahannya baru bekerja selama satu bulan. "Baru sebulan kerja dipanggil-panggil. Apa sih?," ucap Jokowi.

Jokowi baru memperbolehkan menterinya datang jika konflik di internal DPR sudah selesai. Tidak lagi ada konflik antar kubu di lembaga perwakilan rakyat itu.

"Kan juga baru kerja sebulan, dipanggil-panggil apanya? (yang mau ditanya)," ujar Jokowi.

Sebelumnya, beredar surat dari Sekretariat Kabinet bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya tidak hadir dalam pertemuan dengan DPR sampai masalah di internal DPR selesai. Dikutip dari VIVA.co.id

Presiden Jokowi tegas dengan meminta DPR beres dulu. Ini juga membuat rakyat kian tahu siapa sebenarnya yang menjadi pihak yang menghalangi kinerja Pemerintah. Tentu saja kondisi seperti ini tak boleh berlarut-larut. Presiden juga perlu mengupayakan dan mendorong parpol-parpol tsb baik KMP maupun KIH segera mencari solusi dengan efektif dan bermartabat. Sebagai Kepala Negara, Presiden bisa mengundang para pimpinan parpol dan tokoh-tokoh bangsa untuk membantu mencari solusi yang diperlukan oleh bangsa. Bravo Pak Jokowi! [ASHikam]

Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam