Berharap Banyak dari Tim Anti Mafia Migas

SUARA KAMI - Kendati DPR masih kalangkabutan kerjanya, tetapi Pemerintah Jokowi tidak kemudian menggunakannya sebagai alasan untuk kendor. Salah satu buktinya adalah upaya memperjelas dan menuntaskan permasalahan terkait dengan apa yang populer disebut dengan "Mafia Migas" (MM). Fenomena MM ini seperti (maaf) kentut di dalam bus yang hanya tercium baunya oleh penumpang tetapi tak ketahuan siapa yang membuat ulah. Semua penumpang merasakan akibatnya dan menyumpahi kekurangajaran sang "produser", tetapi tak satupun yang berani tunjuk hidung. Apalagi menghakiminya. Demikian pula soal MM ini, sudah menjadi wacana publik dimana-mana dan ditulis dimana-mana tetapi tetap saja tak kunjung bisa dituntaskan. Alih-alih menangkap pihak yang dianggap sebagai anggota atau sponsor MM.

Kompas.com

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, yang sekarang menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Fenomena MM memang tidak bisa secara langsung dianggap sebagai sebuah pelanggaran atau kejahatan secara hukum. Sebab MM adalah sebuah proses, dan di dalamnya melibatkan berbagai bidang atau aspek, yang dimulai dari peraturan yang terkait dengan Migas, sampai praktik merugikan rakyat dan negara, dan para pelaku-pelakunya. Oleh karena itu, menuntaskan masalah MM berarti harus mengidentifikasi hulu dan hilirnya dan dari sana bisa diidentifikasi dengan jelas siapa dan praktik mana yang benar-benar langsung bisa dikategorikan kriminal dan mana yang mesti dipisahkan. Contoh, ada aturan main tentang Migas yang memang membuka peluang bagi praktik-praktik dalam eksplorasi, distribusi, dan perdagangan migas yang merugikan bangsa dan negara. Tidak mungkin pembuatan Undang-Undang (UU) itu dikriminalisasi begitu saja, sama dengan pelaku perdagangan Migas yang menciptakan kerugian negara dan rakyat. Itu sebabnya fenomena MM tidaklah tunggal tetapi sistemik.

Tim Anti Mafia Migas (AMM) yang dipimpin ekonom Faisal Basri (FB) memiliki tugas sangat berat karena harus mampu mengurai, mengidentifikasi, dan menjelaskan fenomena MM. Baru setelah itu temuan AMM diserahkan kepada pihak-pihak yang harus mengambil tindakan hukum maupun politik. Kendati tim AMM tidak memiliki kewenangan penindakan, tetapi jika bisa bekerja dengan cepat dan tuntas, saya kira akan membuat silang sengkarut Migas di negeri ini bisa diperjelas dan ditindak.

Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri berjanji akan membongkar praktik pencurian minyak terutama di Sumatera Selatan yang merugikan negara.

"Memangnya (mafia minyak itu) kutu, tidak bisa dilihat?" kata Faisal, di Jakarta, Senin (24/11/2014). Menurut dia, selama ini praktik pencurian minyak tidak diberantas semata karena tak ada niat untuk melakukannya. (Dikutip dari Kompas.com, Senin, 24 November 2014)

Siapa-siapa yang menjadi pelaku utama dalam rangkaian MM yang telah merugikan bangsa dan negara akan bisa diidentifikasi. Bagaimanapun masalah energi adalah masalah utama dalam keamanan nasional. Bagi saya, energi = keamanan nasional, sama halnya manusia memerlukan energi supaya ia hidup dan berguna.

Selamat bekerja Bung FB! [ASHikam]

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam