[POLISI vs TNI] Urgensi Solusi Konkrit dan Permanen Terhadap Konfilk di Batam

SUARA KAMI - Saya sepakat dengan cara menyelesaikan masalah keributan antara prajurit-prajurit TNI dan Polri di Batam, seperti yang dikatakan Preisden Jokowi itu. Beliau meminta agar kedua institusi memberikan "solusi konkret" yang bersifat "permanen" pada 2-3 hari mendatang. Menurut Seskab, Andi Wijayanto, solusi seperti itu penting, sebab "solusi yang selama ini diterapkan bersifat sekadar, tetapi belum masuk akar masalah."

Kompas.com

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily

"Presiden meminta solusi permanennya seperti apa. Ini lagi menunggu cek di lapangan, apa yang terjadi, kenapa para prajurit TNI-Polri mudah untuk panas. Data lapangan sedang diminta," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Andi menuturkan, sejak Rabu malam hingga Kamis pukul 02.00 WIB, Presiden terus memantau perkembangan situasi di Batam. Jokowi mendapat laporan dari Tedjo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Wakil Gubernur Riau Suryo.

"Presiden lalu memerintahkan KSAD untuk segera ke Batam didampingi Pangdam. Presiden juga langsung telepon dengan Pak Suryo yang berusaha memediasi dan memberikan dukungan," kata dia. (Dikutip dari Kompas.com, Kamis, 20 November 2014)

Inilah pekerjaan rumah pertama dari Menko Polhukam, Tedjo Edhi Purdijanto (TEP), dan juga Panglima TNI dan Kapolri. Model lama yang seringkali hanya menyalahkan prajurit atau yang seringkali disebut dengan oknum prajurit, memang perlu direvisi. Selain itu penyelesaian yang "mbulet" yang hasilnya hanya parsial saja, juga harus dirubah.

Konflik antara prajurit-prajurit TNI dan Polri, hemat saya, sudah sangat merisaukan publik dan bisa membuat ketertiban umum dan rasa aman publik terganggu. Belum lagi jika peristiwa semacam itu terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki posisi strategis seperti Batam, atau kota-kota besar lainnya baik di Jawa maupun di luar Jawa. Disamping membuat publik resah, hal itu juga memperkuat prasangka negatif publik bahwa kedua alat negara tersebut telah gagal dalam mengendalikan personilnya yang notabene adalah pemegang alat-alat kekerasan, seperti senpi, dan dilatih untuk mampu melakukan kekerasan. Ini jelas akan berdampak sangat negatif terhadap citra dan kiparh TNI dan Polri, dan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan "oknumisasi" saja tanpa ada hasil konkrit.

Penyelesaian tentu harus kongkrit dan permanen seperti yg diminta Presiden Jokowi. Bukan hanya dlm jangka pendek dan di lokasi konflik seperti Batam saja, tetapi juga harus dalam jangka panjang dan di seluruh Indonesia. Ini berarti TNI dan Polri perlu melakukan review secara mendalam terhadap sistem pendidikan dan rekruitmen anggota-anggotanya.

Para petinggi kedua alat negara itu tidak bisa hanya bicara soal alasan anggaran yang tak cukup atau gaji kecil atau kesejahteraan yang kurang memadai. Rakyat juga tahu masalah itu harus diselesaikan, namun bukan sebagai alasan untuk menghindar dari keharusan mencari solusi permanen dan kongkrit. Negeri ini bisa berantakan jika para penjaganya malah sering berantem seperti kasus di Batam itu.

Solusi yang permanen tidak hanya berhenti pada pertemuan antara elite TNI dan Polri saja, tetapi juga sampai ke bawah. Sebab biasanya di tingkat elite memang tidak ada masalah sehingga konflik pun tidak sering dijumpai secara vulgar. Tetapi di lapisan bawah, para prajurit sangat rentan terhadap konflik yang dipicu hal-hal yang dianggap sepele, tetapi ternyata bisa berkembang serius seperti perkelahian antara kesatua Brimob dan Batalyon TNI tsb. [ASHikam]

Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam