Selamat Datang - Wellcome

Nusron dan Jabatan Kepala BNP2TKI

SUARA KAMI - Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI) dan Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara, Kamis (27/11/2014).

Nusron dan Jabatan Kepala BNP2TKI - Ketua umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid.
Kompas.com
Ketua umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid.

Nusron Wahid (NW), politisi muda Golkar yang "minthilihir" (meminjam istilah mas @Bramantyo) itu, kini menjadi pejabat eksekutif yaitu Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Inilah salah satu jabatan yang "basah" tetapi sekaligus sensitif secara politik, karena terkait dengan masalah yang juga sanga sensitif, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Jabatan ini basah karena semua orang, terutama para TKI, tahu bagaimana Negara mendapatkan manfaat secara finansiil dari para pahlawan devisa tsb, yang jumlahnya bisa sampai hitungan trilyun, melalui kantor ini. Namun pada saat yang sama, BNP2TKI juga dikenal sebagai lembaga yang ikut bertanggungjawab dalam segala problematika terkait dengan para TKI, khususnya jika terjadi masalah yang berimplikasi pelanggaran hak-hak asasi dan juga kriminalitas yang berhubungan dengan mereka.

Sebagai aktivis, politisi yang berpendidikan tinggi, dan pemimpin ormas Islam yang sangat besar, yaitu GP Ansor, NW tentu memiliki potensi dan bisa diharapkan bisa ikut membereskan berbagai bengkalai terkait masalah TKI. Pengalaman NW di DPR, misalnya akan memberi kontribusi yang besar bagi upaya memperbaiki aturan-aturan perundangan yang selama ini masih menjadi kendala bagi para TKI. Sebagai orang yang besar di ormas NU, NW juga tentunya sangat peka terhadap masalah ini, karena warga nahdliyyin yang menjadi bagian dari TKI juga sangat besar jumlahnya, dari seluruh pelosok Nusantara. Dan sebagai seorang yang berlatarbelakang akademis yg tinggi, NW juga akan mampu membantu memecahkan permasalahan melalui perumusan kebijakan yang nalar tetapi juga berempati tinggi karena hal tsb terkait dengan manusia dan lebih penting lagi ank bangsa Indonesia.

Maka saya terus terang heran dengan statemen Andi Wijayanto (AW), Sekretaris Kabinet, bahwa alasan dipilhnya NW oleh Presiden adalah "karena memiliki kedekatan politik dengan orang nomor satu negeri ini." Lebih detil lagi, alasannya "saat kampanye lalu, Nusron sangat aktif membantu dan juga memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi para TKI di luar negeri.."

Andi menjelaskan, Nusron dipilih Jokowi karena memiliki kedekatan politik dengan orang nomor satu negeri ini. Saat pelaksanaan pemilu presiden lalu, Nurson dianggap memiliki andil cukup besar membantu Jokowi. "Saat kampanye lalu, Nusron sangat aktif membantu dan juga memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi para TKI di luar negeri," ungkap Andi, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/11/14).

Hemat saya, alasan ini sangat remeh, dan berbau politik balas jasa. Bukan berarti balas jasa politik tidak halal, tetapi bukankah Presiden Jokowi sendiri selalu menggunakan argumen meritokrasi dalam memilih pejabat Pemerintah? Ini sangat tidak fair bagi NW karena saya melihat politisi Golkar ini punya potensi yang jauh lebih baik ketimbang sekadar kedekatan politik dengan Presiden. Saya melihat penjelasan yang diberikan AW terkesan "asal-asalan" dan justru mendegradasi atau meremehkan kualifikasi NW.

NW harus membuktikan bahwa jabatan yang disandangnya itu bukan sekadar balas jasa politik baginya. Kalau cuma itu, masih ada banyak posisi yang menggiurkan dan tidak perlu meriskir dengan kontroversi seperti masalah TKI. Posisi strategis Kepala BNP2TKI adalah tantangan kepadanya untuk memberi berbagai solusi yang efektif terhadap masalah TKI, yang gagal dilakukan oleh Menteri dan pejabat sebelumnya. Dan saya kira NW bisa menjawabnya secara profesioal dan efektif. Bravo NW dan selamat bekerja! [ASHikam]

Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam.

0 Response to "Nusron dan Jabatan Kepala BNP2TKI"