Menyikapi Kontroversi Pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo

SUARA KAMI - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung RI menuai kritik. Kekhawatiran Prasetyo tidak bekerja maksimal muncul karena dia berasal dari partai politik.

Okezone.com

Jokowi memberi selamat kepada Prasetyo

Penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Sorotan itu tak lain adalah latar belakang Prasetyo yang merupakan seorang politikus Partai NasDem, yang dikenal sebagai partai pendukung utama Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Penunjukan ini juga ditafsirkan sebagian orang sebagai politik bagi-bagi jatah dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, sebagian orang juga menganggap Prasetyo tidak memiliki prestasi yang menonjol selama menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 2005 hingga 2006. Penunjukan Prasetyo juga menuai kecaman lantaran Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejaknya, tidak seperti calon Jaksa Agung lain yang telah ditelusuri KPK. Namun, semua kontroversi tersebut dijawab Prasetyo dengan komitmen bekerja secara profesional dan independen. Prasetyo juga menyatakan siap ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK dan PPATK

Pandangan saya tentang kontroversi penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung RI oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu (20 November 2014) adalah wajar saja jika ada yang berprasangka buruk atas penunjukan Prasetyo. Pria berkacamata itu diketahui masuk ke Partai NasDem setelah pensiun dari Kejaksaan.

Hemat saya, munculnya berbagai kecurigaan dan/atau prasangka buruk yang dialamatkan kepada mantan polisi Nasdem tersebut masih dalam batas-batas kewajaran, semacam skeptisisme publik terhadap beliau karena latar belakang yang dimiliki sebagai orang parpol. Namun demikian saya tidak setuju dengan sikap a-priori terhadap penunjukan Jaksa Agung RI ini oleh sementara pihak, sehingga seakan-akan sudah bisa diberikan judgement (penilaian) yang serba negatif kepada beliau.

Jaksa Agung Prasetyo harus membuktikan dirinya sebagai penyelenggara negara di bidang penegakan hukum yang memiliki kredibilitas dan independensi yang tinggi, dan bukan hanya menjadi alat kepentingan para sponsor. Penegakan hukum, khususnya dalam melawan praktik korupsi, merupakan tugas dan amanah utama dari negara dan bangsa. Dan tugas tersebut akan terasa berat jika beliau tidak benar-benar mengambil jarak terhadap kepentingan partai politik dan kekuatan lain saat beliau melaksanakan tugas. [ASHikam]

Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam.