Dialog Siber (Cyber Dialogue) Antara SBY dan Jokowi

SUARA KAMI - Mungkin baru kali ini seorang Presiden yang baru menjabat sebulan lebih (Joko Widodo / Jokowi) dan mantan Presiden yang pernah 10 tahun menjabat (SBY), saling memposting pesan mereka yang bisa dibaca seluruh netizens. Bukan cuma itu. Entah sengaja atau tidak, pesan-pesan keduanya berisi hal yang sama tetapi yang bisa ditafsirkan saling mengkritik. Substansinya adalah tenang pencitraan dan tirani kekuasaan. SBY mengatakan bahwa "pemimpin yang selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran." Presiden RI ke 6 itu juga menulis bahwa soal pencitraan dalam politik itu wajar, tetapi "jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal."

Suara Kami

Ilustrasi

"pemimpin yang selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran" (SBY)

"pencitraan dalam politik itu wajar, tetapi jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal." (Jokowi)

Presiden Jokowi juga menulis tentang bagaimana kepemimpinan ideal dalam sebuah sistem demokrasi, yaitu "kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara." Beliau membedakan dengan kepemimpinan yang tiranikal, yaitu model kepemimpinan yang "membungkam kesadaran rakyat" melalui "bayonet atau pencitraan tanpa kerja." Kepemimpinan, masih menurut Presiden RI ke 7 itu, dibangun di atas fondasi kepercayaan (trust), sementara trust tsb "... dibangun di antaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja.."

Bangsa Indonesia saat ini sungguh beruntung, bisa menyaksikan dan mengikuti para pemimpinnya bertukar pandangan mengenai masalah-masalah fundamental seperti kepemimpinan ini. Tinggal bagaimana menafsirkan pertukaran pikiran ini dan membandingkan dalam rekam jejak. Presiden SBY yang sudah menyelesaikan tugas secara paripurna, tentu memiliki rekam jejak yang lebih mudah dilihat dan dianalisa karena sudah terekam di berbagai dokumen, pemberitaan, dan analisis para pakar, dalam dan luar negeri. Tidak demikian dengan Presiden Jokowi yang masih harus membuktikan dalam kiprah beliau selama 5 tahun yang akan datang. Kedua posisi tsb ada keuntungan dan kelemahan, di samping pihak yang mendukung dan yang oposan.

Inilah manfaat dari sistem demokrasi jika dilaksanakan secara nalar dan etis. Apalagi ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju sehingga memungkinkan para warganegara (citizens) ikut berpartisipasi dalam ruang-ruang publik yang bebas (free public spheres). Tentu tidak ada gading yang tak retak, termasuk manipulasi informasi dan penyalahgunaan hak dan kekuasaan atas nama demokrasi. Namun koreksi-koreksi terhadap dampak serta ekses negatif tsb akan bisa diupayakan jika komitmen terhadap demokrasi tetap dipegang baik oleh para penyelengara negara maupun warganegara.

Bravo Pak SBY dan Jokowi Teruskan berdialog dengan publik!! [ASHikam]

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam