Kedaulatan Yang Digadaikan dan Disepelekan

SUARA KAMI - Masihkah bangsa Indonesia bisa mengatakan dirinya sebagai bangsa yang berdaulat, jika data kependudukannya tersimpan server di Belanda? Atau jika lokasi penyimpanan persediaan Migasnya ada di Singapura? Atau jika Satelit komunikasinya dimiliki negara lain? Atau jika pesawat-pesawatnya masih harus membayar negara lain ketika terbang di wilayah udara RI sendiri? dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mirip seperti itu.

Kompas.com

Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.

Dari perspektif legal formal dan bisnis, barangkali orang akan selalu memberikan justifikasi bahwa hal-hal tsb di atas adalah wajar atau minimum tidak masalah. Misalnya, akan dijawab secara legal formal bahwa semua itu tidak melanggar hukum formal yang ada. Atau dijawab, demi efisiensi bisnis masalah-masalah tsb tidak perlu dikhawatirkan, yang penting pendapatan negara bertambah dan rakyat sejahtera atau makmur karena makin terintegrasi secara efisien dan efektif dalam kiprah perekonomian internasional.

Namun jika dilihat dari kepentingan dan keamanan nasional sebagai sebuah bangsa, maka fenomena ketergantungan di atas sebenarnya sama saja dengan membiarkan NKRI kembali dalam keterjajahan. Sebab, kedaulatan sebuah bangsa mesti diukur dengan kemampuan dan kapasitasnya mempertahankan jati diri dan mengelola sumberdayanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemajuan dirinya di tengah-tengah pergaulan antar-bangsa.

Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia semenjak era Nabi Adam sampai era Adam Sandler dan seterusnya nanti, bangsa-bangsa tumbuh dan berkembang serta hilang ditentukan oleh bagaimana menjaga kedaulatan dalam pengertian tsb. Ada bangsa dan negara yang bertahan sampai seribu tahun, ada yang cuma puluhan tahun saja. Bahkan sejarah membuktikan bahwa kehebatan dalam alutsista tidak menjamin sebuah bangsa dan negara akan survive, apabila pertahanan jati diri dan kemampuan mengelola sumberdaya tsb lemah.

Bangsa Indonesia saat ini menunjukkan pertanda semakin terpuruk dalam masalah kedaulatan ini karena pemikiran para penyelenggara negara dan rakyatnya yang pragmatis dan berorientasi pada kepentingan diri serta kelompok. Baik penyelenggara negara maupun rakyat Indonesia gagal untuk berfikir dalam lingkup nasional sebagi pemilik dan pewaris bangsa dari para pendiri bangsa dan NKRI.

Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih sangat akut, menyebabkan pemikiran pragmatis tsb menjadi sesuatu yang normal. Sementara itu kelangkaan dalam pemahaman ttg keamanan nasional dari penyelenggara negara membuat mereka tidak pernah merasa adanya urgensi utk berfikir sebagai pemimpin nasional, tetapi hanya sebagai tokoh-tokoh parpol, korporat, ormas, birokrasi negara, tentara, polisi, dsb. Itulah sebabnya ketika ada masalah ketergantungan yang sejatinya sangat memalukan bagi sebuah bangsa yang berdaulat seperti disebutkan di atas, maka penyelenggara negara tidak merasa ada masalah. Sedangkan rakyat yang menyadari ada masalah dalam soal ini, tidak bisa mengemukakan hal tsb menjadi kesadaran nasional karena kondisi mereka sendiri tidak cukup mampu.

Dengan kondisi seperti ini, apakah RI akan merayakan Ultah Proklamasi Kemerdekaan yang ke 100 tahunnya? Wallahua'lam. [ASHikam]

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam.

Referensi : Pakar: Kalau "Server" E-KTP di Negara lain, Sama Saja Jual Seluruh Data Bangsa ke Pihak Asing (Kompas.com)