Duh... Sulitnya Seleksi Kabinet Presiden Jokowi

SUARA KAMI - Test pertama untuk Persiden Jokowi setelah beliau dilantik (Senin, 20 Oktober 2014) adalah menentukan siapa saja anggota Kabinetnya. Ini bukan perkara sepele atau bahkan bisa dibandingkan begitu saja dengan Presiden sebelumnya.

Presiden Pertama
Presiden Jokowi adalah Presiden pertama yang memberikan beberapa syarat yang berat jika dibaca dari sudut pandang politik. Misalnya, bahwa Menterinya harus non aktif dari jabatan pimpinan parpol. Ini tentu menjadikan Ketua Umum parpol seperti Muhaimin alias Imin (Partai Kebangkitan Bangsa / PKB) akan kelimpungan. Sebab sangat tidak mungkin Imin tidak tertarik untuk jadi Menteri lagi. Tetapi jika Presiden Jokowi konsisten, berarti Imin mesti non aktif sebagai Ketua umum. Mungkinkah dia akan menyerahkan jabatan Ketua umumnya kepada Wakil ketua umum atau yang lain di PKB? Bisa saja dia akan menciptakan struktur baru di PKB untuk tetap menjaga kekuasaannya, tetapi potensi terjadinya keribetan bukannya tertutup.

Syarat tidak bermasalah dalam urusan korupsi.
Presiden Jokowi meminta clearance kapada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK agar nama-nama calon Menterinya dipelototi apakah berpotensi kena masalah tipikor di masa depan. Ini tentu sebuah terobosan yang sangat penting dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengalaman sebelumnya jika Menteri diperiksa KPK akan berdampak negatif terhadap citra maupun kinerja Kabinet. Namun lagi-lagi ini akan membuat calon-calon dari parpol lebih ketar-ketir lagi. Sebab potensi bermasalah tipikor bagi elit parpol lebih besar ketimbang mereka yang dari profesional walaupun bukan berarti yang disebut terakhir itu tak berpotensi bermasalah.

Hal-hal tersebut di atas alan menentukan kredibilitas Presiden Jokowi di mata rakyat yang kini sangat berharap beliau konsisten dengan janji kampanye. Pada saat yang sama parpol-parpil yang mendukung juga masih bersikukuh dengan model lama. Tak kurang dari Puan Maharani (PM) sendiri yang bilang bahwa ketua umum parpol tak perlu non aktif jika jadi Menteri. Demikian pula Imin dkk yang sampai saat ini masih belum jelas apakah akan mengikuti arahan Prediden Jokowi atau tidak.

Jika elite parpol dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung Presiden Jokowi maka akan mudah bagi beliau untuk lulus dari tes pertama ini. Tetapi jika mereka mbulet, maka akan gagal pula beliau membuktikan janji politik yang sangat ditunggu publik ini. Semoga beliau berhasil menemukan jalan untuk memecahkan soal yang cukup sensitif ini dengan pendekatan komunikasi beliau yang sudah terbukti efektif sebelumnya. [ASHikam]

Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam