Babak Kedua: Dagelan WO Partai Demokrat di DPR

SUARA KAMI - Saya sebut babak ke dua ini dengan "badai dalam cangkir kopi" dalam pagelaran dagelan yang berjudul "FPD walkout (WO)" di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Babak baru ini digelar menyusul babak pertama yang plotnya adalah statemen "heroik" Pak SBY di Washington DC untuk mengesankan betapa komitmen PD terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. (Baca: BABAK PERTAMA: DAGELAN "FPD WALKOUT" VULGAR DAN TIDAK LUCU)

Net.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Ini penting sebab Pilkada langsung sejatinya juga salah satu keberhasilan Pemerintah SBY selama 10 tahun belakangan di bidang demokratisasi. Setelah babak pertama tidak mempan meyakinkan publik di tanah air, dan bahkan malah meningkatkan sentimen negatif terhadap kredibilitas Partai Demokrat (PD) dan Pak SBY, maka perlu digelar babak kedua yang bisa memberi kesan bahwa DPP PD tegas dan konisten.

Babak baru ini tediri atas dua sub plot. Pertama mengusut dalang WO, kedua melakukan gugatan hukum terhadap UU Pilkada yang masih baru dua hari disahkan DPR.

Sub plot pertama, sudah jelas akan mati suri, karena semua orang juga tahu bahwa pengusutan dalang WO berarti akan mengusut Bhaskoro Edhie Wibowo, alias Ibas, Sekjen PD. Bagaimana mungkin Ibas akan diminta bertanggungjawab karena telah membiarkan WO yang menyebabkan kemenangan Pilkada langsung? Jawabnya tentu tidak mungkin. Paling pol, nanti akan direkayasa jawaban diplomatis yang pada intinya memberi pembenaran kenapa WO dilakukan, sehingga istilah pengusutan akan hilang maknanya. Yang terjadi adalah klarifikasi terhadap aksi WO yang ujungnya tentu akan dimaklumi dan bahkan akan dipuji.

Sub plot kedua, gugatan hukum (MA atau MK) juga sama saja. Ujung-ujungnya hanya akan berhenti sebagai janji yang tidak akan dipenuhi karena berbagai alasan yang sudah disiapkan. Apalagi, di ranah publik pihak-pihak yang akan mengajukan judicial reviwes UU Pilkada juga seabreg jumlahnya, baik ormas, kelompok kepentingan, parpol, dan bahkan para aktivis serta para pejabat Gubernur/Bupati/Walikota. Jadi gugatan PD akan bernasib sama dengan sub plot pertama: hilang tanpa bekas, ditiup hiruk pikuk politik..

Walhasil, kedua sub plot di atas hanya ramai-ramai sesaat untuk menutupi rekayasa politik PD dalam proses penetapan UU Pilkada. Diharapkan bahwa babak kedua ini akan bisa mengundang simpati rakyat bahwa PD benar-benar serius dalam komitmennya. Sayangnya, sebagaimana babak pertama yang digelar di Washington DC, maka babak kedua ini pun akan gagal. Rakyat mungkin justru akan semakin marah dan jengkel kepada elite PD karena merasa dilecehkan nalar dan nuraninya. Semoga saja Pak SBY menyadari hal ini, karena akan sangat disayangkan jika hari-hari terakhir kepresidenannya justru dipenuhi dengan memori-memori yang buruk yang akan ditinggalkan kepada rakyat Indonesia.

Ibaratnya panas sepuluh tahun akan dihancurkan oleh hujan semalaman. Berbagai kesuksesan Pak SBY sebagai Presiden RI ke 6, yang diakui bangsa Indonesia dan dunia, terancam akan musnah karena dagelan WO FPD di DPR. [ASHikam]

Bacaan Penunjang: RMOL.CO, Sabtu, 27 September 2014 dengan Judul: Ini Penjelasan Demokrat Soal Dalang Walk Out.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam, Paris, 27 September 2014 (Facebook).