Terkuak Bahwa Mulut AHOK itu Harimau Bagi Anggota DPRD DKI

SUARA KAMI - Tulisan ini merupakan Catatan Prof. Muhammad AS Hikam yang diadopsi dari Status Akun Facebook pribadi beliau. "Mulut AHOK itu Harimau Bagi Anggota DPRD DKI" demikian Judul TS Prof Mas Hikam panggilan akrab Prof. Jujur, hampir keseluruhan isi / artikel dalam Blog Suara Kami berasal dari TS beliau, karena kami beranggapan tulisan beliah sebagai pembelajaran dan layak serta pantas untuk dibagikan kepada para pembaca budiman. Mari kita simak Catatan Prof. Mas Hikam di bawah ini mengenai topik di atas.

Mulut AHOK itu Harimau Bagi Anggota DPRD DKI
Saya kira Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), atau Ahok, tidak usah membalas lapor ke Polisi karena beberapa oknum anggota DPRD DKI melaporkan beliau karena omongannya yang dianggap tidak sopan dan bikin sakit hati mereka. Lebih baik mantan Bupati Belitung Timur itu membentuk semacam tim komunikasi strategis yang khusus untuk menghadapi DPRD nanti, sehingga tidak harus langsung dihadapi beliau jika terjadi ketegangan antara Pemda dan pihak Legislatif. Mungkin Ahok perlu mempunyai kru Humas yang khusus untuk menanggapi dan merespon para politisi di ruang publik, termasuk media.

Ini Kata-kata Ahok yang Bikin Anggota DPRD DKI Sakit Hati
"Kata-kata Ahok yang bilang oknum DPRD perampok, oknum DPRD maling, adanya dana siluman, uang rakyat dirampok, kata-kata itu yang membuat anggota DPRD sakit hatinya," ujar kuasa hukum anggota DPRD DKI, Razman Nasution, di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (11/3/2015). --- Kompas.com, Rabu, 11 Maret 2015

Kenapa perlu ada tim komunikasi seperti itu?
Karena memang ada indikasi-indikasi kurang beres dalam cara mengatasi kegagalan komunikasi antara Gubernur para anggota DPRD yang lapor itu. Misalnya saja, kalau memang para politisi DPRD itu sering jengkel dan marah serta tersinggung dengan cara omong Gubernur Ahok, kan harusnya diselesaikan di ruang DPRD saja. Bukankah mereka juga punya fungsi mengawasi Gubernur (termasuk cara omong di publik)? Kalau memang mau marah sama gaya dan omongan beliau, ya ditumpahkan saja di dalam DPRD atau yang lainnya, sambil diminta Ahok mempertanggungjawabkan pemakaian kata-katanya. Saya yakin Ahok akan memberi penjelasan kenapa beliau menggunakan kata dan kalimat yang seperti itu. Sebab, kalau dilihat dari rekam jejak beliau, fenomena omong dengan pilihan kata-kata yang "seru" itu bisa jadi bukan dari dulu dipakai Ahok. Logikanya, kalau beliau memang punya kebiasaan memakai kata-kata yang kini dianggap memantik kemarahan para anggota DPRD DKI, tentu tidak akan dipilih oleh rakyat sebagai Bupati, anggota DPR RI, Wagub, dan kini Gubernur DKI.

Saya tidak yakin cara menyelesaikan ketersinggungan soal kata-kata Ahok dengan lapor ke Polisi itu akan efektif. Malah bisa sebaliknya kalau dibalas lagi dengan laporan yang sama tentang kata-kata anggota DPR yang dianggap menyinggung Ahok. Kalau Polisi melayani laporan-laporan tsb, lalu ditiru oleh banyak pihak yang tersinggung soal omongan (yang dianggap) kasar, jangan-jangan malah tidak ada yang bisa bekerja. Dalam acara mediasi Pemda-DPRD beberapa hari lalu, misalnya, sempat terekam lontaran kata-kata "kebun binatang" dan "rasis" kepada Ahok. Bukankah ini bisa dilaporkan juga?

Walhasil, fenomena politisi DPRD DKI lapor Polisi soal kata-kata Ahok ini muncul karena cara berkomunikasi yang sudah hancur, alias breakdown. DPRD sudah cenderung "anti-pati" dan kesulitan menghandel sang Gubernur, lalu mencari-cari apa yang bisa digunakan untuk membuat beliau gentar. Secara guyonan, jangan-jangan jika laporan ini gagal, akan dicari isu lain tentang Ahok, misalnya makanan beliau atau cara berjalannya, atau bajunya, atau mungkin malah soal merek celana dalamnya sekalian. Jadi mendingan Ahok tidak usah meladeni, tetapi menyiapkan tim komunikasi strategis khusus menghadapi DPRD. Dengan cara ini potensi kemelut bisa diredam melalui interlokutor, dan tidak selalu harus frontal. Namun tentu saja ini terpulang kepada kemauan kedua belah pihak apakah ada kesadaran dan keinginan utk memperbaiki cara berkomunikasi itu demi kepentingan bersama. Kalau ternyata tidak ya apa boleh buat.

Mulutmu adalah harimaumu.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam