Tidak ada Yang Lebih Tabah dari Rakyat Indonesia

SUARA KAMI - Warga penerima dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, rela jumlah uang yang diterima mereka tidak utuh. Mereka sepakat menyisihkan Rp 100.000 untuk diberikan kepada warga lainnya yang tidak kebagian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu.

Kompas.com

Sejumlah warga penyandang disabilitas terlihat turut mengantri untuk mendapatkan dana PSKS di Kantor Pos Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamisa (27/11/2014).

Pemotongan uang itu dilakukan langsung oleh perangkat desa setempat sesaat setelah warga keluar dari loket pencairan dana PSKS di Kantor Pos Mungkid, Kabupaten Magelang.

Suripto (70), warga penerima PSKS asal Dusun Mlandi, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, mengaku tidak keberatan jika jatahnya dipotong menjadi Rp 300.000. Sebab sudah menjadi kesepakatan warga dan perangkat desa agar semua warga tetap menikmati dana PSKS.

“Tidak apa-apa ini, ini sudah kesepakatan warga, kok. Semua dipotong Rp 100.000," kata Suripto seusai mengantre pencairan dana PSKS, Kamis (27/11/2014).

Selain di Desa Pasuruhan, pemotongan uang PSKS juga dilakukan di Dusun Bayanan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan. Tahyono, kepala dusun setempat, menjelaskan uang hasil potongan dari warga penerima kemudian dikumpulkan lalu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat dana PSKS.

Di Dusun Bayanan, sebut Tahyono, ada 55 warga yang menerima program ini. Sedangkan jumlah orang miskin lainnya termasuk para janda yang tidak terdaftar mendapat dana ini mencapi 60 orang. Dengan pemerataan tersebut diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“(Pemotongan) ini sudah melalui diskusi dengan pihak terkait, hingga akhinya disepakati uang yang diterima masing-masing warga disisihkan Rp 100.000. Kalau tidak ada kesepakatan saya tidak berani," kata Tahyono.

Selain bertujuan pemerataan, potongan tersebut juga akan digunakan untuk menutup biaya transportasi (sewa) dua buah mobil untuk mengantar-jemput warga. Tahyono menyebutkan, harga sewa mobil sebesar Rp 150.000 per hari per mobil.

Sebelumnya, pemotongan serupa juga diberlakukan ketika penyaluran dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan pembagian beras miskin (raskin) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berharap proses pendataan program pemerintah dievaluasi lagi. Termasuk dengan melibatkan perangkat desa, sebab sebelumya kami tidak pernah dilibatkan dalam pendataan. Tahu-tahu disodori data penerimanya," tutup Tahyono.

Sumber: Kompas.com dengan Judul Asli: Keluar dari Kantor Pos, Dana PSKS Langsung Dipotong Rp 100.000