SUARA KAMI - Berbeda dengan pandangan dari berbagai kalangan bahwa bebeberapa nama yang kini menjadi anggota Kabinet Kerja (KK) masih ada yang terkena tanda merah atau kuning oleh KPK, menurut juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri justru sebaliknya: semua anggota KK bersih dari kedua tanda tersebut.
"Tidak ada, ini berdasarkan konfirmasi saya kepada beberapa pimpinan KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (27/10/2014) seperti dilansir oleh Kompas.com (27/10/2014).
Johan Budi (JB) tentu tidak asal bunyi saja ketika bicara, karena hal tersebut menjadi salah satu isu terpenting dalam penyusunan anggota KK dan juga kredibilitas pemerintah Jokow-JK ke depan. Keterangan JB akan bisa menepis rasa was-was publik dan sekaligus menjadi modal besar bagi KK untuk bekerja lebih tenang.
JB benar ketika ia bilang bahwa kendati anggota KK saat ini dinyatakan bebas korupsi, tetapi tak ada jaminan mereka tidak akan tergoda dan malah bisa terlibat urusan rasuah dalam perjalanan ke depan. Ini adalah sebuah realitas karena memang godaan dan kesempatan untuk melakukan korupsi senantiasa terbuka bagi para pejabat negara, termasuk para Menteri. Dengan demikian, clearance dari KPK dan PPATK terhadap para Menteri saat ini jangan sampai dianggap sebagai suatu hal yang permanen atau final. Ia lebih tepat disebut sebagai salah satu modal awal yang penting untuk meraih kepercayaan dan mendapat dukungan rakyat agar bisa bekerja secara optimal.
Idealnya, sebagai adanya modal kepercayaan itu para Menteri bisa melakukan proses pembersihan ke dalam kementerian mereka. Sehingga upaya membangun tatakelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) akan punya fondasi moral yang lebih kuat karena pemimpinnya memang orang yang bersih. Yang harus dilakukan setelah itu adalah membuktikan komitmen-komitmen tersebut dalam kerja nyata selama mengemban amanah sebagai Menteri.
Walhasil, keterangan KPK melalui jubirnya ini patut diapresiasi oleh semua pihak dan jangan didistorsi lagi untuk kepentingan politik. Kini para Menteri tinggal membuktikan bahwa mereka memang layak diamanahi oleh Presiden yang juga merupakan amanah rakyat Indonesia. Semoga! [ASHikam]
 |
Kompas.com/Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama dengan calon menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2014). Hari ini Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama calon menteri untuk mengisi Kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja.
|
"Tidak ada, ini berdasarkan konfirmasi saya kepada beberapa pimpinan KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Senin (27/10/2014) seperti dilansir oleh Kompas.com (27/10/2014).
Johan Budi (JB) tentu tidak asal bunyi saja ketika bicara, karena hal tersebut menjadi salah satu isu terpenting dalam penyusunan anggota KK dan juga kredibilitas pemerintah Jokow-JK ke depan. Keterangan JB akan bisa menepis rasa was-was publik dan sekaligus menjadi modal besar bagi KK untuk bekerja lebih tenang.
JB benar ketika ia bilang bahwa kendati anggota KK saat ini dinyatakan bebas korupsi, tetapi tak ada jaminan mereka tidak akan tergoda dan malah bisa terlibat urusan rasuah dalam perjalanan ke depan. Ini adalah sebuah realitas karena memang godaan dan kesempatan untuk melakukan korupsi senantiasa terbuka bagi para pejabat negara, termasuk para Menteri. Dengan demikian, clearance dari KPK dan PPATK terhadap para Menteri saat ini jangan sampai dianggap sebagai suatu hal yang permanen atau final. Ia lebih tepat disebut sebagai salah satu modal awal yang penting untuk meraih kepercayaan dan mendapat dukungan rakyat agar bisa bekerja secara optimal.
Idealnya, sebagai adanya modal kepercayaan itu para Menteri bisa melakukan proses pembersihan ke dalam kementerian mereka. Sehingga upaya membangun tatakelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) akan punya fondasi moral yang lebih kuat karena pemimpinnya memang orang yang bersih. Yang harus dilakukan setelah itu adalah membuktikan komitmen-komitmen tersebut dalam kerja nyata selama mengemban amanah sebagai Menteri.
Walhasil, keterangan KPK melalui jubirnya ini patut diapresiasi oleh semua pihak dan jangan didistorsi lagi untuk kepentingan politik. Kini para Menteri tinggal membuktikan bahwa mereka memang layak diamanahi oleh Presiden yang juga merupakan amanah rakyat Indonesia. Semoga! [ASHikam]
0 Response to "KPK: Anggota Kabinet Kerja Presiden Jokowi Bersih"