Kenapa Jokowi Jadi Sasaran Rahmawati Sukarnoputri?

SUARA KAMI - Kiprah Rahmawati Sukarnoputri (RS) dkk. yang terus menerus berupaya menuntut penundaan pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke 7 seharusnya disikapi dengan tegas oleh aparat negara dan para penegak hukum. Saya kira gerakan yang diciptakan dan dilakukan RS dkk berpotensi menambah kegaduhan politik yang pada gilirannya menganggu proses pergantian Pemerintahan yang sebentar lagi akan terjadi secara demokratis dan sesuai dengan amanat Konstitusi. Saya tidak melihat kiprah RS dkk memiliki validitas rasional karena semua tudingannya terhadap Presiden (terpilih) Jokowi sampai saat ini tanpa didukung bukti-bukti yang kuat atau minimum argumentasi-argumentasi yang nalar.

RS dkk telah melontarkan berbagai macam tudingan terhadap Jokowi, salah satunya adalah pemilikan rekening di luar negeri. Ini kemudian dijadikan alasan agar sang Presiden terpilih tidak dilantik. Kendati KPK telah mementahkan tudingan tersebut, RS dkk masih akan ngeyel dan bahkan menganggap KPK melakukan langkah tergesa-tergesa. RS dkk juga telah membawa tudingannya terhadap Jokowi kepada pimpinan DPR yang tentu saja dengan sigap merespon. Semua orang juga tahu siapa yang kini berkuasa di DPR, yaitu kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang sudah barang tentu, sangat simpatik dengan curhatan RS. Bagi pimpinan DPR yang notabene adalah lawan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka umpan dari RS adalah mainan politik yang menarik dan jika bisa digulirkan menjadi isu politik yang besar gemanya tentu akan diakomodasi. Dan benar saja, DPR konon mau memanggil KPK dan Kejagung RI dengan dalih perlu klarifikasi tentang laporan miring terkait adanya rekening Jokowi di luar negeri, kasus TransJakarta, dll.

Hemat saya, posisi Jokowi sejatinya hanyalah substitusi alias pengganti dari lawan RS yang sesungguhnya yaitu Megawati Sukarnoputri (MS). Konflik kedua putri Bung Karno (BK) ini boleh dikata statusnya sudah menjadi seperti legenda tersendiri dalam politik Indonesia. Sayangnya setelah berlangsung puluhan tahun, persaingan antara kedua orang ini tak kunjung reda, boro-boro ada resolusi. Bisa jadi ini karena posisi MS selalu berada di atas angin sementara RS belum juga ada tanda-tanda akan lebih baik dari sebelumnya. Lebih celaka lagi, sikap MS cenderung tidak ambil mumat terhadap kiprah sang adik sementara capaian demi capaian diraih oleh mantan Presiden RI ke 5 ini dan partai yang dipimpinnya, PDIP. Sebaliknya dengan RS yang sampai hari ini pengaruh politiknya tetap masih berada pada posisi marjinal, kalau tidak makin terpuruk, dalam pentas politik nasional. Bahkan posisi RS di jajaran DPP Nasdem pun dicabut karena boss partai tersebut, Surya Paloh (SP), gabung ke dalam kubu Mega!

Kehadiran Jokowi tampaknya dijadikan medan tempur baru oleh RS dan didukung oleh pihak-pihak yang punya kepentingan berebut kekuasaan pasca-Pilpres 2014. Jokowi pun jadi seperti kena "awu anget" dalam konflik ini dan karena beliau kini menjadi lambang kesuksesan MS dan PDIP tentunya ikut jadi sasaran tembak RS dkk. Maka kini perang tanding pun punya medan baru: sang Presiden terpilih. Dan jika Jokowi tidak mengambil jarak dengan gegeran trah BK ini, tentu beliau bisa ikut-ikutan terseret di dalamnya.

Kegaduhan politik bikinan RS dkk dengan Jokowi sebagai "proxy" ini harusnya segera dihentikan agar bangsa dan negeri ini tidak jadi bahan ejekan dan lelucon orang. Inilah salah satu bukti kongkrit bahwa sementara elit politik di negeri ini memang ekonomis dalam keadaban. Mereka hanya sibuk memikirkan dan memburu kepentingan diri sendiri, sehingga segala tingkah yang tak bermutu dan tak mendidik rakyat pun dipertontonkan. Termasuk membawa konflik politik pribadi yang dibungkus denga dalih patriotisme dan nasionalisme ke ranah politik nasional. Lalu apa yg bisa diteladani oleh rakyat Indonesia dari mereka? {ASHikam]

Catatan: Prof. Muhammad AS Hikam, Rabu, 15 Oktober 2014.