Permasalahan Politik Saat Ini Tidak Sekadar Pilkada Langsung atau Tak Langsung

SUARA KAMI - Permasalahan politik saat ini tidak sekadar Pilkada langsung atau tak langsung tapi lebih luas lagi bagaimana Undang-Undang Pilkada nantinya bisa mewadahi, mengatur pelaksanaan Pilkada yang demokratis.

Pilkada langsung selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai banyak resiko politik seperti:

1. Ada 3000 anggota DPRD terindikasi korupsi
2. Ada 156 Kepala Daerah terlibat korupsi [1/3 kepala daerah]
3. Presiden tak punya kuasa mengawasi kepala daerah apalagi mendagri
4. Dan lain sebagainya.

Pilkada oleh DPRD [tak langsung] juga menimbulkan banyak resiko:

1. Akan mencalonkan pemilik modal besar walau tak ada kapabilitas memimpin
2. Sangat bisa memunculkan kepentingan pribadi/kelompok
3. Walaupun terkesan aman damai saat Pilkada tapi isinya banyak dusta.
4. Anggota DPRD bisa cepat balik modal,
5. Bupati/Walkot akan menjadi mesin ATM,
6. Adanya unsur kong-kalikong antara DPRD dan Bupati/walkot yang semkain kental.

Tapi sejatinya kita harus punya pilihan karena kita harus melangkah. Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung berlaku, sebaiknya sebelum para calon kepala daerah mendaftar ke pertai (dewan), bisa dibuatkan satu lembaga independent yang berwewenang mengawasi para calon kepala daerah yang akan mendaftar, maksudnya sebelum resmi jadi calon kepala daerah.

Mengingat akan terjadinya fenomena tersebut di atas, alangkah baiknya bila isi UU Pilkada nantinya jangan ditandatangani SBY (Presiden Sekarang) dulu, tunggu Jokowi (Presiden Yang Akan Datang / Terpilih). Karena isi UU Pilkada ini perlu revisi lagi. [SK/Group FB AS]