Fraksi Partai Demokrat, Ingatlah Bahwa Penyeimbang Itu Tidak Sama dengan Hipokrisi, Boss!!!

SUARA KAMI - Sikap Fraksi Partai Demokrat (PD) di Dewan Perwakiran Rakyat (DPR) semalam, walk-out dalam voting penentuan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), merupakan tampilan yang tidak simpatik dan berpotensi menggerus kredibilitas partai besutan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di masa depan. Kalau PD beralasan bahwa itulah yang disebut sebagai "penyeimbang," maka kamus politik Indonesia harus ditambah dengan satu entry baru. Yakni penyeimbang sinonim dengan hipokrisi alias munafik.

Kompas.com

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara Suara Demokrat

Mengapa? Karena PD dan terutama Pak SBY sendiri telah dengan sangat terang-terangan menyetujui Pilkada langsung sebagai sikap partai tersebut. Bahkan tayangan video YouTube yang berisi wawacara Ketum DPP PD itu pun sudah ditonton jutaan rakyat Indonesia. Tambahan lagi kendati Fraksi PD bisa berdalih bahwa opsi pilsung (pemilu langsung) dengan 10 syarat adalah pilihannya, tetapi hal itu akan sulit dipertahankan karena poin-poin yang disebutkan Fraksi PD itu tidak pernah dibahas sebelumnya dan tak mungkin dibahas dalam tempo yang demikian singkat. Apalagi kalau benar bahwa semangat 10 poin itu sejatinya telah terakomodasi dalam RUU tersebut. Walhasil, dalih Fraksi PD untuk walk-out hanya dibuat sekenanya saja dan menyisakan pertanyaan serius tentang kualitas partai tersebut. (Lihat Kompas.com, Jumat, 26 September 2014 dengan Judul: SBY Harus Bertanggung Jawab dengan "Akal-akalan" Demokrat)

Sikap hipokrit Fraksi PD adalah cerminan dari krisis kepemimpinan yang masih menjangkiti PD pasca pemecatan Ketum lama, Anas Urbaningrum (AU), dan tampaknya makin parah sejak kepemimpinan dipegang sendiri oleh duet Pak SBY sebagai Ketum dan Ibas Yudhoyono (IY) sebagai Sekjen. Alih-alih PD berhasil pulih dan sehat, justru penampilannya di segala lini mengalami kemerosotan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elitnya kian terbuka satu demi satu, hasil perolehan Pemilu 2014 merosot jauh, gagal memiliki capres dan cawapres lewat konvensi, dan yang paling memelas adalah kainginan untuk rekonsiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditolak oleh Megawati Soekarnoputri (MS). Inilah yang kemudian membuat Pak SBY mencoba membuat terobosan dengan memosisikan PD sebagi partai "penyeimbang", tidak ikut koalisi manapun.

Saya termasuk orang yang berharap bahwa terobosan tersebut positif bagi politik pasca Pemilu 2014. Namun saya juga mengatakan perlunya konsistensi dan kualitas yang bagus politisi PD dan kepemimpinan Pak SBY jika posisi itu yang diambil. Tes pertama untuk membuktikan apakah posisi penyeimbang itu positif ternyata sudah gagal. PD bukan menjadi penyeimbang tetapi menjadi partai yang bersikap tidak memiliki ketegasan dan terang-terangan mengingkari komitmenya sendiri. Rakyat Indonesia kini kian gamblang melihat performa partai yang pernah berkuasa selama satu dasawarsa di Republik ini. Performa partai yang kian kehilangan marwah dan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan pengawal dan pendukung demokrasi. [ASHikam]

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam, Jumat 26 September 2014 dalam Akun Facebook Pribadi.